Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian CLX)

Adakalanya saya, sebagai wkil dari Indonesia, yang kini menempati posisi pertama sebagai pengekspor minyak sawit, masa lalu karena sering kali “menumpang” atau menggunakan fasilitas yang dimiliki MPOB. Semisal pada pengujung tahun 2009, ketika menghadiri sebuah forum di Washington, Amerika Serikat, MPOB menjadi fasilisator acara yang mempertemukan kami dengan para pengusaha di Amerika. Ada pameo dalam bisnis bahwa pasar harus diciptakan dan dibina. Amerika adalah produsen minyak kedelai terbesar dan mereka banyak mengunakan minyak kedelai dari pada minyak sawit. Tapi Malaysia gigih berjuang untuk menciptakan peluang ekspor minyak kelapa sawit ke Amerika. Mereka punya fasilitas itu karena MPOC memiliki kantor perwakilan di Washington. Tentu saja Indonesia yang dalam hal sawit ini menjadi sekutu Malaysia, turut menikmati lobi-lobi Malaysia itu.

Baca Juga :   APOLIN: Ekspor Oleokimia Diperkirakan 4,6 Juta Ton Pada 2021

Berbeda dengan di Malaysai yang pengurusan sawit berpusat di tangan Menteri Perladangan dan Komoditas, di Indonesia persoalan sawit ini terpencar ke beberapa institusi. Urusan lahan perkebunan sawit misalnya, di pegang oleh Menteri Kehutanan danMenteri Pertanian.  Sementara Menteri Perindustrian mengurus industri hilirnya dan Menteri Perdagangan mengurus perdagangan hasil industri sawit. Itulah sebabnya, Setiap kali ada kenaikan harga minyak goreng, ssaya ketika menjabat ketua GAPKI selalu dipanggil, bukan saja oleh para menteri tetapi juga oleh Presiden.

Sedangkan, di Malaysia, ada satu sistem yang langsung bereaksi kalau harga minyak goreng dalam negeri naik. Disana ada yang namanya Skema Stabilitas Harga. Skema ini mengunakan dana yang dikumpulkan dari pajak dan iuran para pengusaha sawit. Dana ayang bernama price stabilizitoin fund itu baru dikeluarkan kalau terjadi instabilitas harga di dalam negeri.Misalnya jika terjadi kenaikan harga 8 ringgit per liter untuk diturunkan menjadi 6 ringgit perlu perlakuan khusus. Dimalaysia yang mengemas minyak goreng dalam botol atau kemasan lain. Lewat perusahaan packing itulah pemerintah mengatur harga yang menurut pemerintah wajar dan dapat dijangkau oleh warganya.

Baca Juga :   Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian XCVIV)

Sumber : Derom Bangun

2 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like