Setelah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), minyak goreng semakin sulit ditemukan di pasaran. Kalangan distributor, pedagang, dan retail memilih menyembunyikan stok lama. Sebelum puasa, Kemendag harus menyelesaikan masalah minyak goreng. 

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi dan jajarannya harus turun gunung untuk mengamankan jalur distribusi minyak goreng. Panjangnya rantai distribusi minyak goreng berupaya dipangkas lebih ramping.

Saat inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor di Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Lutfi meminta seluruh distributor  segera menyalurkan migor secara cepat  dan  masih keseluruh  wilayah  di  Indonesia Timur.  Sanksi keras akan diberikan jika masih ada  distributor  yang  main-main  dengan menimbun migor di gudang. 

“Permasalahan bukan hanya  di  pasokan migor,  tetapi  juga  di  distribusi.  Permasalahan ini akan disingkirkan semua agar distribusi berjalan dengan baik. Kami akan pastikan distribusi migor sampai ke Indonesia Timur akan berjalan,”ujar Mendag Lutfi saat meninjau perusahaan pengemasan dan distributor di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini, Jumat (18/2).

Lutfi mengklaim bahwa pemerintah telah menggelontorkan migor sebanyak  73 juta liter keseluruh  Indonesia. “Diharapkan dengan distribusi yang cepat dan  masif dapat segera menurunkan harga migor,” ucapnya.

Bhima Yudistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), sepakat dengan pernyataan Muhammad Lutfi. Menurut Bhima, setelah stok minyak goreng dapat diamankan melalui DMO. Kini, pekerjaan rumah pemerintah adalah pembenahan distribusi.

“Karena rantai distribusi minyak goreng ini bisa 3 sampai 7 lapis baru sampai kekonsumen. (Distribusi) ini menjadi persoalan baru minyak goreng,” ujar Bhima.

Dari pengalaman Bhima, kalangan pedagang takut menjual minyak goreng. Sekarang, membeli minyak goreng ini seperti membeli barang illegal. Pedagang takut disidak Satgas Pangan. Pasalnya, pedagang menjual di atas HET minyak goreng pemerintah.

Menurut Bhima, kalau pedagang menjual menggunakan HET dapat dipastikan mereka rugi. Sebagian besar pedagang membeli minyak goreng dari stok lama sebelum ketetapan HET.

“Jadi, pedagang mesti menanggung selisih pembelian stok lama dengan HET. Tak heran, minyak goreng tidak lagi dipajang di etalase. Mereka lebih memilih menjual secara diam-diam,” urainya.

Kekhawatiran Bhima ini terbukti dalam temuan Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI.  Data Ombusdman tingkat kepatuhan relatif rendah terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di sejumlah pasar tradisional dan ritel tradisional. Hanya 12,82 % pasar tradisional dan 10,19% ritel tradisional yang memperdagangkan minyak goreng sesuai HET. Data ini diperoleh berdasarkan pemantauan Ombudsman RI dari 311 sampel lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini berbanding jauh dengan tingkat kepatuhan di pasar modern yang mencapai 69,85% dan ritel modern sebesar 57,14%.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan, harga minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium di Pasar Tradisional diperjual belikan dengan kisaran Rp 14.500 – 48.000 per liter. Harga tertinggi MGS kemasan premium di Pasar Tradisional ditemukan di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB.

“Namun demikan, terdapat  kasus di beberapa titik sampel yang menjual harga MGS kemasan premium sesuai HET di Pasar Tradisional, yaitu di Pasar Teluk Kering Kota Batam, Pasar Karang Anom Klaten Jawa Tengah, Pasar Mukti Harjo Kidul Kota Semarang dan di Pasar Hamadi Jayapura,” papar Yeka dalam konferensi pers, Selasa (22/2/2022) di Jakarta.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 124)

Share.