JAKARTA, SAWIT INDONESIA – H.S. Dillon, Pengamat Pertanian mengatakan bahwa perkebunan harus dimiliki oleh petani kecil. “Masa depan perkebunan Indonesia berada di tangan perkebunan rakyat atau mandiri, bukan berada di perkebunan besar milik swasta,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa sejarah sudah membuktikan kekuatan perkebunan rakyat. “Saat malaise pada 1930 dan 1998 yang bertahan adalah perkebunan rakyat. Itu yang membuat ekonomi negara bisa bertahan,”pungkas HS Dillon dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia pada Rabu (26/4/2017).
Deri Ridhanif perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan sebuah konsekuensi logis dari tingginya permintaan terhadap minyak sawit dan turunannya. “Pangsa pasar sawit sangat luas bahkan menjadi primadona di kawasan Eropa,” ucapnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa sebab berdasarkan data ekspor sawit pada 2014 sebesar 21,76 juta ton dan meningkat menjadi 26,40 juta ton pada 2015. Menurut Deri, ekspor ini akan terus meningkat setiap tahunnya. “Pertambahan permintaan ini sudah tentu akan beriringan dengan semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Ini pekerjaan rumah juga buat pemerintah, karena ingin melakukan reforma agrarian,” ucap Deri.
Rencana perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dikritisi oleh Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch. Menurutnya, pemerintah semestinya bisa mengoptimalkan lahan yang ada, bukan meluaskan lahan. Pada 2014, luas perkebunan kelapa sawit sebesar 10,9 juta hektare. Namun, hanya 30 persen yang dikuasai oleh petani kecil,” pungkas wanita yang akrab disapa Inda.
Sementara itu, Ahmad Erani Yustika, Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi menyampaikan dengan adanya UU Desa No.6 Tahun 2016 termasuk petani di dalamnya semestinya bisa lebih berdaulat dan bisa membangun dirinya sendiri jadi lebih baik.
“UU Desa bukan hanya dana desa, melainkan ada kewenangan desa. Termasuk kewenangan untuk memelihara dan membangun aset yang dimiliki terutama tanah,” imbuh Ahmad Erani.
Ahmad Erani menegaskan, penguasaan asset oleh petani dan warga desa sangat penting, bila tidak warga desa hanya akan terus menerus menjadi kasta paria dalam pergerakan ekonomi Indonesia. “Kita mesti akui, 99 persen lahan perkebunan sawit bukan milik petani di daerah tersebut, melainkan punya korporasi. Kalau begini terus, desa akan terus miskin, meski dapat dana desa setiap tahunnya,” keluhnya. (Virdika Rizky Utama)