MEDAN –Pencapaian positif program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi serapan informasi bagi para anggota Komisi XI DPR RI sangat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Medan, 18 November 2022.
“Salah satu pencapaian yang sangat positif adalah penyaluran dana di bidang riset dan pengembangan hilir kelapa sawit’” jelas Kabul Wijayanto, Direktur Perencanaan BPDPKS saat menerima para anggota dewan di Prime Plaza Hotel, Kualanamu, Medan.
“Jumlah pemberian dana beasiswa dan pengembangan SDM yang disalurkan BPDPKS selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan keberhasilan dibidang riset dan pengembangan hilir kelapa sawit kita pamerkan di acara Pekan Riset Sawit (Perisai) 2022 di Medan beberapa waktu lalu” lanjut Kabul.
Disisi lain, penyerapan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tetap dipacu untuk mengatasi masih rendahnya produktivitas kelapa sawit dalam negeri . Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Puteri Komarudin. Termasuk belum maksimalnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang hanya mencapai 65,96% dari target yang ditentukan.
Tutur Puteri, produktivitas perkebunan sawit masih sangat jauh dibanding negara tetangga, Malaysia. Sebab itu masih harus dikejar dan itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Lambatanya program PSR disinyalir lantaran adanya perbedaan regulasi dari berbagai Kementerian yang terlibat dan akhirnya tumpang tindih. Pada akhirnya memunculkan banyak kendala di lapangan karena ketidak sinkronan kebijakan ter-khusus dalam hal pengelolaan tanah.
“Akhirnya menyebabkan dana kelolaan yang ada di BPDPKS untuk peremajaan sawit itu tidak bisa terserap secara optimal bahkan belum sampai level 70% padahal sekarang sudah mau akhir 2022. Jadi setelah mendengarkan tadi laporan juga dari direksi BPDPKS, kita nantinya di Jakarta tentu akan merumuskan hal-hal yang terkait yang tadi telah disampaikan supaya permasalahan ini bisa ditemukan solusinya sehingga tidak berulang kembali,” papar Puteri, usai pertemuan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit dalam kunker dimaksud.
Lebih lanjut, Puteri mengungkapkan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II dan juga Komisi IV sebagai komisi yang lebih intensif membahas terkait permasalahan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU). “Hal ini jadi nanti tentu kita akan menyampaikan ke teman-teman kita di fraksi kita masing-masing yang bertugas di Komisi IV dan II terkait dengan permasalahan ini supaya mereka bisa menyuarakan ini bersama dengan Mitra kerjanya,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Diakhir, Puteri juga menyampaikan fokus kedepan yang harus di kawal bersama oleh Komisi XI adalah bagaimana dana pengelolaan di BPDPKS tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk petani sawit, selain juga membuktikan pada dunia bahwa sawit dari Indonesia tidak merusak lingkungan.
Sumber: bpdp.or.id