Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Holding Perkebunan Nusantara (PTPN), dapat melakukan empowering asset untuk lebih produktif dari aspek hulunya, agar produktivitas sawit di Aceh dapat diperhatikan. Mengingat komoditas sawit dari Aceh mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional.
Hal tersebut dikemukakan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8/2022).
“Supaya lebih produktif dari aspek hulunya, kita ingin bahwa produktivitas sawit di (Aceh) sini harus betul-betul lebih diperhatikan. Sejauh mana sawit-sawit yang ada di sini itu juga mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional. Maka kita tekankan bagaimana hilirisasi di sektor perkebunan sawit untuk tidak hanya pabrik CPO (crude palm oil), tapi juga pabrik minyak goreng itu menjadi satu satu skala prioritas untuk PTPN Holding membuat pabrik minyak goreng khususnya minyak goreng curah,” jelas Aria Bima.
Aria Bima melanjutkan, secara kontribusi produksi minyak goreng atau minyak curah secara nasional, Aceh baru mencapai 4 persen dari kebutuhan nasional. Sehingga, menurutnya akan menjadi keputusan yang tepat, jika PTPN I nantinya juga dapat melibatkan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, untuk membangun minyak goreng di Banda Aceh. “Saya kira tepat keputusan untuk membuat pabrik minyak goreng di Banda Aceh, dan sekaligus juga memberi kontribusi terhadap aspek pertumbuhan industri di sektor perkebunan,” katanya.
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyatakan, bahwa pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan ini menjadi salah satu program yang harus dioptimalkan di Aceh, mengingat sawit dan karet di Aceh merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi yang cukup baik dan bagus dalam kepentingan penerimaan Aceh maupun dalam skala nasional.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja PTPN I yang terus merugi, padahal luas lahan sawitnya berjumlah 23.000 hektar. Menurut politisi Partai NasDem tersebut, ada kesalahan dalam sistem manajemen perusahaan pelat merah itu. Oleh karena itu, dirinya meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu apa penyebab kerugiannya.
“Bagaimana manajemen mereka ini ada saya lihat dan saya duga ada yang ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan misalnya 10 hektar sampai 100 hektar, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektar kok rugi? Nah itu yang kita sorot-in dan kita minta jawaban dari mereka,” tandas Rudi.
Sumber: dpr.go.id