Tim Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 di Sumatera Barat, melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Eselon I Kementerian BUMN, Dirut PT. Pertamina, Dirut PT. Patra Niaga, Dirut PT. PLN dan Dirut PT. Pupuk Indonesia. Hal ini terkait dengan sejumlah komponen UMKM, seperti penyaluran gas subsidi 3 kg, ketersediaan BBM, listrik desa dan subsidi pupuk untuk mendukung UMKM di Sumatera Barat dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Sebagian besar pertumbuhan aspek konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini didorong lebih pada geliat tumbuhnya kembali untuk UMKM. Nah, untuk itu harus kita soroti komponen dari UMKM. Salah satunya adalah bagaimana ketersediaan gas elpiji, BBM, pupuk dan harga listrik PLN ini terjangkau untuk masyarakat,” ungkap Aria Bima selaku Ketua Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI pada Parlementaria di Padang, Sumatera Barat, Jumat (16/12/2022).
Terkait ketersediaan pupuk, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengapresiasi Provinsi Sumatera Barat atas kesadaran para petaninya terhadap penggunaan pupuk organik. “Di sini (Sumatera Barat) sudah cukup bagus karena kesadaran untuk (menggunakan) pupuk organik sudah sangat cukup tinggi. Pupuk organik yang digunakan sudah cukup mampu memperbaiki struktur tanah. Sehingga daya serap pupuk kimianya itu relatif tidak membutuhkan pupuk kimia yang terlalu tinggi. Ini menjadi suatu perubahan perilaku petani di Sumatera Barat yang cukup bagus,” pujinya.
Demikian juga untuk distribusi dan jumlah kebutuhan gas subsidi 3 kg di wilayah Sumatera Barat sudah tercukupi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun UMKM. Namun, menurutnya, ada catatan terkait dengan distribusi BBM terutama untuk nelayan. Hal itu lantaran ketersediaan SPBU untuk nelayan yang bersubsidi di wilayah Sumatera Barat ini masih sedikit, yakni hanya ada 7 (tujuh) SPBU padahal wilayah Sumatera Barat ini mempunyai wilayah pantai yang cukup luas.
“Kita lihat jumlah SPBU untuk nelayan yang subsidi. Itu (ketersediaan SPBU) menjadi satu hal yang penting nanti untuk kita bawa ke (rapat dengan pemerintah) pusat, kita bicarakan dengan KESDM dan Pertamina. Sumatera Barat ini mempunyai kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pantai yang cukup luas, yaitu pesisir selatan. Di situ pusat dari nelayan-nelayan yang harus tercukupi BBM-nya untuk melaut. Supaya sekali lagi recovery pandemi di kalangan menengah khususnya nelayan teratasi,” tegas Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Untuk ketersediaan listrik di Sumatera Barat, saat ini PLN akan segera menyelesaikan proyek-proyek PLN termasuk Listrik Desa (Lisa) di tahun 2023 dengan dana PNM sebesar 26 Miliar. Program Lisa ini di tahun 2021 telah berhasil mengaliri listrik ke 19 desa, 2022 untuk 6 desa, dan di tahun 2023 nanti akan mengalokasikan untuk 15 desa yang di dalamnya terdapat beberapa kampung-kampung yang masih belum teraliri listrik.
Sumber: dpr.go.id