Jakarta, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sulawesi berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng adakan Workshop Wartawan mengusung tema “Konflik Agraria dan Implikasi Hukum di Indonesia”.
Gelaran workshop diadakan di Palu – Sulawesi Tengah, pada Jum’at lalu (20 Oktober 2023). Dengan dihadiri Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana, Perwakilan GAPKI Pusat hadirsecara virtual, dan Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana.
Diketahui sebelumnya, GAPKI Pusat juga mengadakan acara serupa pada, namun dengan tema berbeda, pada Agustus lalu di Bandung – Jawa Barat.
Doni Yoga Perdana, menyampaikan pihaknya mengapresiasi atas terselenggaranya giat sinergi tersebut. Hal itu, menjadi momentum merangkul jurnalis se-Sulteng agar dapat memberikan masukan yang membangun kepada GAPKI Sulawesi, melihat sisi berimbang atas praktik dan regulasi yang ada.
“Wartawan memberikan peran yang besar terhadap persepsi masyarakat luas, bahkan menjadi keyakinan bersama. Kekuatan jurnalis sebagai pembawa pesan rakyat akan didengar pemangku kebijakan bahkan melahirkan kebijakan baru,” kata saat memberikan sambutan.
Diungkapkan Doni, informasi yang diberikan wartawan tentang konstalasi industri kepala sawit akan menjadi edukasi kepada masyarakat. Hadirnya perusahaan kelapa sawit bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
“Kita ingin menjadikan wartawan parter diskusi yang membangun untuk membangun iklim investasi yang sejuk, khususnya di Sulteng,” ungkapnya.
Selanjutnya, Doni mengatakan saat ini, regulasi terbaru dari industri kelapa sawit menekankan pada sistem informasi perizinan perkebunan yang terpusat. Khusus untuk anggota GAPKI di Sulteng, keseluruhannya sudah menyelesaikan pengisian regulasi tersebut.
“Ini langkah awal yang baikuntuk fundamental untuk industri kelapa sawist yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Tri Putra Toana menyatakan, Workshop Wartawan tersebut digagas sebagai tanggung jawab PWI untuk meningkatkan dan memberikan pengembangan wawasan persoalan kelapa sawit.
“Industri kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami diskriminasi di Uni Eropa dengan undang-undang anti deforestasi,” jelasnya.
Menurutnya, undang-undang itu, sejatinya adalah perang dagang persaingan antara minyak nabati produk eropa agar sawit Indonesia sulit masuk keteritori Uni Eropa.
“Sehingga apa bila ini terjadi, hampir 20 juta yang bergantung di kelapa sawit akan mengalami kesulitan pengembangan ekonomi sehingga PWI Sulteng mencoba bersinergi dengan GAPKI Sulawesi sehingga dapat peserta memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan,” urai Tri.
“Kepada yang hadir, saya memohon dan meminta bahwa hari ini kita sama-sama serius untuk mengikuti masukan-masukan dari GAPKI dan narasumber sehingga ketika menulis sudah punya pedoman dan wawasan,” imbuhnya.