Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK bekerjasama dengan International Tropical Timber Organization (ITTO) menyelenggarakan FGD Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Para Pihak dalam Pengendalian Karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (15/03/2022). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga, meningkatkan koordinasi, dan kerjasama para pihak dalam sinergi pengendalian karhutla.
Eny Haryati, mewakili Direktur PKHL, mengungkapkan perubahan paradigma pemerintah dalam pengendalian karhutla lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan karhutla. Belajar dari kejadian karhutla 2015, pemerintah tidak lagi menitikberatkan pada upaya pemadaman karhutla, namun lebih mengedepankan pencegahan serta penguatan sinergi dan pelibatan semua pihak dalam pengendalian kebakaran. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Eny menyampaikan keberhasilan penurunan angka luas kebakaran harus selalu bersama-sama kita pertahankan. Bahkan keberhasilan ini perlu ditingkatkan lebih baik lagi, sehingga dapat lebih menekan dan meniadakan kejadian karhutla. Sinergi dan kolaborasi para pihak tersebut, lebih khusus di lingkup pemerintahan, dilakukan secara harmonis dan saling melengkapi, setidaknya di tiga level yaitu level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
”Ketiga level sinergi tersebut termasuk juga sinergi di tingkat tapak, merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dan mempengaruhi, sehingga implementasi penguatan sinergi ketiganya harus selalu dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tegas Eny.
”Secara berjenjang, penguatan sinergi dan kolaborasi dimaksud berjalan secara direktif dan semakin mendetil dari level nasional ke kabupaten/kota. Namun demikian, implementasi di tingkat kabupaten/kota juga sangat signifikan pengaruhnya dan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam memberikan variasi warna dan sudut pandang dalam pengambilan kebijakan di level nasional. Hal ini dikarenakan, implementasi di tingkat Kabupaten/Kota bersifat sangat detil-spesifik, implementatif, dan faktual yang mencerminkan kondisi sesungguhnya di tingkat tapak. Semua yang hadir pada FGD ini yang lebih tahu dan memiliki informasi/data yang lebih lengkap, menyeluruh dan detil di tingkat Kabupaten/Kota, yang tentu saja faktual dan up to date,” imbuh Eny.
Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengingatkan kembali bagaimana kejadian dan dampak karhutla pada tahun 2015. Meskipun dua tahun terakhir karhutla relatif kecil, namun demikian jangan sampai kita terlena dan lengah, serta harus selalu mempersiapkan langkah-langkah pencegahannya dengan baik.
Ferdi juga menambahkan data luas kebakaran hutan di Kabupaten OKI yang cukup besar di tahun 2019. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 kondisinya lebih basah, namun tetap saja terjadi karhutla pada dua tahun tersebut. Ditambah lagi kondisi OKI yang merupakan lahan gambut dalam, sehingga menjadi sangat rentan dan riskan ketika terjadi karhutla.
”Bencana karhutla merupakan masalah bersama dan penyelesaiannya pun harus dilakukan secara bersama-sama, KLHK tidak mungkin bisa mengatasi sendiri dalam penyelesaiannya. Diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam penanganannya, termasuk dalam mengidentifikasi dan dukungan aspek sumber daya manusia, infrastruktur/peralatan, serta lebihh jauh upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Ferdi.
’’Lebih khusus di Kabupaten OKI, terdapat isu menarik dan lokal spesifik di sektor perikanan, dengan adanya fenomena lelang lebak lebung yang merupakan salah satu kearifan lokal. Fenomena tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla, sehingga dalam praktik ke depannya sedapat mungkin dikelola dengan memperhatikan aspek pencegahan karhutla,” ungkap Ferdi.
Kepala Pelaksana Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKI Listiadi Martin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Listiadi menegaskan bahwa bencana karhutla merupakan tanggungjawab bersama semua pihak, bersifa kodrati yang akan selalu terjadi, serta universal tidak mengenal ruang dan waktu.
”Dalam penanganan karhutla, kita sangat membutuhkan kekuatan, namun sesungguhnya yang lebih kita butuhkan adalah kesiapan. Manajemen penanganan bencana hendaknya dilakukan secara integratif, kolaboratif dan sustainable, serta sebisa mungkin memberikan solusi yang permanen,” tambah Listiadi.
Mewakili mitra swasta dan APHI Iwan Setiawan menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pelaksanaan sinergi para pihak ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam pengendalian karhutla, kita harus mengenail dulu kondisi karakteristik lahan, baik teknis maupun non teknis, serta kondisi masyarakat termasuk kesejahteraan ekonominya. Lebih lanjut, perlunya disusun dokumen master plan dalam pengendalian karhutla, sehingga bisa menjadi rujukan bersama dalam implementasinya.
Acara ini dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian opini dari para peserta, dipandu secara interaktif oleh moderator Momon Sidik. Dalam sesi akhir FGD Penguatan Sinergi dilakukan perumusan hasil FGD yang merupakan hasil kesepakatan dan komitmen semua pihak yang menghadiri kegiatan FGD Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Para Pihak dalam Pengendalian Karhutla di Kabupaten OKI. Pada FGD ini juga disampaikan bahwa civitas akademi selalu berkomitmen siap menjadi bagian dan turut berkontribusi dalam upaya penyelesaian pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan FGD Penguatan Sinergi telah dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 dan mengedepankan protokol 5M, terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta pelaksanaan tes swab antigen sebelum pelaksanaan kegiatan.
FGD Penguatan Sinergi ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKI meliputi BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan Dinas Kesehatan, termasuk KPHP Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding dan KPHP Wilayah V Lempuing Mesuji. Kegiatan FGD ini juga melibatkan TNI (Komando Distrik Militer 0402/OKI-OI), Kepolisian (Kepolisian Resor OKI), serta BMKG Provinsi Sumatera Selatan. Pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan kontribusinya lebih lanjut dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan demplot PLTB yang mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sumber: sipongi.menlhk.go.id