Kementerian LHK Sayangkan Unjuk Rasa Greenpeace Yang Tidak Sesuai Prosedur

Nomor: SP.114/HUMAS/PP/HMS.3/04/2021


Kementerian LHK menyayangkan aksi beberapa aktivis Greenpeace yang menggelar unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Pada Kamis (8/4/2021), para aktivis tersebut masuk satu persatu ke kawasan Gedung Manggala Wanabakti layaknya tamu dan kemudian berkumpul melakukan aksi di atas areal rumput halaman KLHK yang dipelihara dan dirawat intensif.

Pihak keamanan kemudian secara persuasif meminta para aktivis untuk pindah dari lapangan rumput dan membubarkan kegiatan tersebut. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan Kementerian LHK langsung berkoordinasi dengan kepolisian.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK, Nunu Anugrah menyayangkan kejadian tersebut. Dirinya mendukung segala bentuk penyampaian pendapat, asalkan dilakukan dengan cara yang benar, sesuai prosedur dan tidak merugikan pihak lain.

“Kami senantiasa memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi, menyampaikan pendapatnya, atau bahkan melaporkan kasus kejahatan lingkungan, namun tentu saja ada prosedur dan tata caranya,” terang Nunu.

Kementerian LHK telah menyediakan fasilitas bagi siapa saja untuk melaporkan kejahatan lingkungan melalui sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung kepada instansi penanggung jawab. 

Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Kementerian LHK telah membangun laman pengaduan.menlhk.go.id untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan dugaan kejahatan lingkungan melalui surat elektronik ke adu.lhk@gmail.com ataupun melalui aplikasi whatsapp ke nomor 08111043994.

Selain itu, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK juga memfasilitasi audiensi dengan direktorat teknis, menerima unjuk rasa yang menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.(*)
Sumber: ppid.menlhk.go.id

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Desa Tangguh Karhutla

[FORDA]_Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia seolah-olah telah menjadi agenda tahunan di musim kemarau. Desa-desa di…