Jakarta, SAWIT INDONESIA – Kementerian Koordinator Perekonomian menegaskan bahwa sawit bukan komoditas perusak hutan seperti yang didengungkan saat ini.
Staf Ahli Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, menyebut hutan Indonesia masih jauh lebih banyak dibandingkan lahan kelapa sawit yang ada saat ini.
“Kita sampaikan kita bukan perusak hutan, bukan perusak alam karena kita punya semua yang menurut mereka habis. Indonesia masih banyak. Mereka bilang kita merusak hutan, hutan kita masih 120 juta. Mereka bilang kita merusak plasma Nutfah, kita masih punya baik insitu dan eksitu, baik di dalam hutan itu sendiri, rumahnya sampai 27 juta hektare (ha), kelapa sawit hanya 16 juta ha,” katanya di Ulang Tahun GAPKI ke-43 di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Justru, kata Doktor Lulusan IPB University ini, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, sejak adanya regulasi EUDR, kinerja sawit nasional jadi terganggu. Hal yang sama juga dirasakan oleh negara penghasil sawit lainnya.
“Dulu ada regulasi EUDR, sekarang sudah ada. Hampir seluruh negara produsen menolak EUDR,” ucap Musdhalifah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan saat ini, pihaknya bersama Pemerintah mendorong Uni Eropa untuk menunda penerapan kebijakan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation/EUDR) hingga 2026.
“Kita mendukung perjuangan pemerintah untuk (EUDR) minta diundur menjadi di tahun 2026. Kenapa demikian? karena petani-petani kita belum siap,” kata Eddy.