Kebijakan Zero ODOL Perlu Direvisi

Kalangan industri mengkhawatirkan penerapan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension and overloading (ODOL) yang mulai berlaku 2023. Aturan ini dinilai akan meningkatkan biaya operasional dan logistik perusahaan. Daya saing industri akan terdampak.

Semenjak dua tahun belakangan, pemerintah aktif mensosialisasikan rencana pemberlakuan penanganan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Targetnya 2023, kendaraan kelebihan dimensi dan muatan tidak lagi berseliweran di jalan raya. Pro kontra kebijakan ini muncul dari kalangan pelaku industri.

Wakil Ketua Umum I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kacuk Sumarto berpendapat  kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) perlu ditinjau lebih detil. Terutam aberkaitan apakah aturan ini bisa mengurangi kerusakan jalan dan kecelakaan berkendara.

Kacuk menjelaskan anggota Gapki selalu menggunakan truk keluaran tahun 90-an dan dipakai untuk mengangkut sawit seberat 9-10 ton untuk truk kecil dan 20-22 ton untuk truk yang besar, dan selama 30 tahun, menggunakan truk tersebut tidak pernah mengalami kerusakan karena dirawat dengan baik.

Mengenai kerusakan yang terjadi di jalan, Gapki meminta pemerintah terjun langsung kelapangan melihat kondisi yang sebenarnya, apakah kerusakan jalan itu memang disebabkan oleh truk-truk ODOL atau memang karena pembangunan jalannya yang tidak sesuai.

Secara umum dengan kebijakan Zero ODOL, jumlah truk yang melalui jalan jalan nasional baik provinsi dan kabupaten akan semakin banyak dan bisa naik lebih dari 2 kali. Truk-truk tangki pengangkut CPO juga naik, kondisi ini akan berdampak pada antrean truk truk di pelabuhan yang membuat tempa ttuang ketangki juga bertambah. Dengan bertambahnya jumlah truk di jalan maka kepadatan di jalan raya pun bertambah dan potensi untuk merusak jalan akan semakin besar. Pemerintah juga harus mempersiapkan jalan jalan yang mampu dilalui truk-truk yang bermuatan 10-40 ton.

“Kalau kapasitasnya tidak sesuai dengan beban kendaraan, tentuakan rusak, jika mengangkut sawit dengan dokar juga tidak bisa,” ujarnya.

Soal kecelakaan, Kacuk mengatakan, tidak selalu disebabkan karena beban muatan tetapi karena kondisi kelayakan kendaraaannya. Jika kondisi kendaraan buruk maka potensi kecelakaan juga tinggi. Dengan kebijakan zero ODOL, ia memperkirakan akan semakin banyak terjadi kecelakaan. Secara ekonomi, kebijakan Zero ODOL juga akan menyebabkan ongkos angkut barang menjadi naik karena jumlah beban berkurang untuk setiap perjalanan/jumlah beban yang sama membutuhkan  lebih banyak trip pengangkutan.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan, kendaraan ODOL bisa mengurangi dayasaing internasional, karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusiudara yang berlebihan.

Dijelaskan Risal Wasal, perumusan kendaraan ODOL dilakukan sejak 2017. Pada 2020, dilakukan rapat antara Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Korlantas Polri, serta asosiasi industri untuk membahas aturan ini. Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023,” jelasnya dalam diskusi webinar Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL.

(Selengkapnya dapat dibaca di majalah Sawit Indonesia, Edisi 114)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like