Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI: Regulasi Kunci Daya Saing Industri Sawit

Regulasi sangat mempengaruhi daya saing industri sawit. Tumpang tindih regulasi perlu diselesaikan segera.

Pelaku usaha sawit diharapkan tetap berkomitmen untuk tetap menjaga dan mengembangkan industri sawit yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS Forum) secara virtual pada 26 November 2020.

Dikatakan Joko, kita (pelaku usaha sawit) semua mengakui bahwa industri sawit berkontribusi sangat nyata pada perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya meningkat cukup signifikan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pelaku usaha sawit harus tetap menyak ini dan memperkuat komitmen bahwa industri sawit sangat penting dan kontribusinya harus terus dikembangkan.

“Kalau kita sudah sepakat dengan industri sawit yang kontribusinya signifikan. Lantas, kedepan harus seperti apa?,” ucapnya.

Seperti diketahui, industri sawit sudah mencapai lebih dari 100 tahun. Hingga saat ini masih bisa bertahan, bahkan terus berkembang. Meski dikondisi pandemi Covid-19 industri sawit mampu bertahan. “Nasibnya lebih bagus dibanding dengan komoditas perkebunan lainnya. Yang lain sudah mengalami masa sunset. Namun kita tidak boleh lengah. Apakah dengan kontribusi yang besar ini, masih bisa mempertahankan kejayaan industri sawit ini?,” Joko mengingatkan.

Bahkan, hingga 20 tahun yang akan datang, apakah industri sawit masih bisa bertahan? jawabannya bisa iya dan bisa tidak, tergantung bagaimana mengelola komoditas ini.

“Kunci dari industri sawit agar bisa bertahan hingga seratus tahun lagi yaitu industri sawit harus bisa mempertahankan daya saing dan keberlanjutan. Ini yang sering saya sampaikan di berbagai forum,” tegas pria lulusan Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada (UGM).

Selanjutnya, Joko menjelaskan berdaya saing lebih pada dimensi internal. Sementara, keberlanjutan lebih pada dimensi eksternal, bagaimana kita bisa diterima stakeholders.

“Yang paling penting yaitu bicara daya saing. Daya saing kita (industri sawit) kedepan sangat dipengaruhi oleh regulasi. Dan, regulasi ini sangat mempengaruhi daya saing kedepan. Dan, ini yang selalu dibahas bahkan semua kita mengalami,”jelasnya.

Terkait dengan daya saing, menurut Joko, ada pada dimensi internal. “Semua kita menghadapi permasalahan regulasi atau peraturan. Kita sama-sama menyadari bahwa faktor regulasi memang harus dan perlu diperbaiki. Ada regulasi yang tidak sinergi, ada regulasi yang saling bertabrakan satu dengan yang lain sehingga menyebabkan ketidak pastian dalam berusaha dan berinvestasi,” terang Joko, yang menjabat Ketua Umum GAPKI dua Periode.

Permasalahan atau tantangan klasik yang dihadapi pelaku usaha sawit, salah satunya soal tumpang tindih kawasan hutan. “Sejak 2008 hingga saat ini selalu mempermasalahkan tata ruang kawasan hutan dan belum menemukan solusi yang konkrit. Sementara dalam kurun waktu, pelaku usaha (petani dan perusahaan) diombang-ambingkan dengan ketidak pastian,” kata Joko.

Joko menyebut, banya krekan-rekannya yang berhadapan dengan aparat hukum. Mereka berupaya dengan cara-cara sendiri bahkan ada yang menempuh jalur hukum sendiri dan ada yang melakukan upaya lain.“Semua dilakukan sendiri-sendiri, regulasi yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan tata ruang,” pungkasnya.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, Ketua Umum GAPKI, menyambut baik UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo. “UU Cipta Kerjaatau UU Sapu Jagat ini saya berharap bisa dimanfaatkan benar-benar sebagai sapu jagat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha sawit, baik petani mau pun perusahaan besar. Dan mampu mendorong untuk kemudahan berusaha, berinvestasi dan penciptaaan lapangan kerja,” harapnya.

Pelaku usaha sawit harus pro aktif

Hal ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa UU Cipta Kerja untuk Kemudahan berusaha dan berinvestasi serta penciptaan lapangan kerja. “Memang UU sudah disahkan namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikanya itu ada puluhan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang harus disahkan, belum lagi ada Peraturan Menteri. Untuk itu, saya mengajak kita semua. Mari kita melakukan monitoring dan memberikan masukkan dalam pembahasan RPP. Saya mengajak semua pelaku usaha untuk pro aktif memberikan masukkan. Apa lagi sekarang, RPP sudah di-upload, jadi siapa pun bisa memberi masukkan secara konsolidatif dan konstruktif,” pinta Joko.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

No tags for this post.

Related posts

You May Also Like