Jend.TNI (Purn) Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Peremajaan Sawit Jangan Poco-Poco, Maju Mundur

Pemerintah memberikan perhatian kepada industri sawit sebagai sektor strategis. Untuk itu, pemerintah punya keberpihakan tinggi kepada petani.

“Pemerintah berpihak kepada petani. Tidak boleh ada yang  terpinggirkan dari kebijakan sawit. Kami buat kebijakan yang pro rakyat. Petani sawit harus menikmati berbagai kebijakan tadi. Masalah peremajaan di lapangan seperti persoalan legalitas kebun di kawasan hutan harus terselesaikan,” tegas Moeldoko.

Menurutnya, pemerintah telah membuat kebijakan yang berfokus kepada pembenahan industri sawit. Ketujuh program tersebut adalah kajian lingkungn hidup strategis, moratorium sawit dan rencana aksi berkelanjutan, penghimpunan dana sawit, reforma agraria, penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, restorasi gambut, dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 8/2018 mengenai Penundaan  Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit  Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Arah kebijakan ini melakukan peninjauan kembali/review/evaluasi terhadap perizinan yang sudah ada, penguatan hilirisasi melalui penguatan infrastruktur dan sumberdaya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan peremajaan tanaman.

Selain itu, telah diterbitkan pula Inpres Nomor 6/2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur. Berikutnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, perbaikan lingkungan, penanganan sengketa dan konflik, serta pelaksaan sertifikasi ISPO danakses pasar.

Sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa peremajaan sawit ditargetkan 500 ribu hektare dari periode 2020-2022. “Kendati, peremajaan ini seperti orang poco-poco, majum undur,” pinta Panglima TNI dari tahun 2013-2015.

Dijelaskan Moeldoko bahwa peremajaan sawit ini bertujuan peningkatan anproduktivitas sawit dengan disertai bibit yang baik dengan dukungan pendanaan dari BPDP-KS. Lalu pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar minyak dalam mendukung konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan.

“Program pemerintah untuk B30 akan terus dilanjutkan karena telah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terdapat sejumlah catatan kritis yang didalami KSP RI sehingga menghambat PSR di lapangan antara lain debirokratisasi yang akun tabel dan transparan, peningkatan kapasitas pekebun & kapabilitas penyuluh, penguatan basis data pekebun, legalitas dan lemahnya kelembagaan pekebun, perlu keterhubungan sawit rakyat industri, dan perlunya peningkatan komunikasi informasi edukasi.

“Di sektor hulu, sebaiknya tidak hanya dikuasai perusahaan besar. Tetapi ada pula keterlibatan petani di dalamnya,” kata pria kelahiran Kediri,  Jawa Timur, 63 tahun silam ini.

Moeldoko mengatakan diskusi APKASINDO akan memberikan kontribusi kepada petani rakyat dan memberikan pemikiran kepada sektor industri ini.  “Kita ingin petani dapat menikmati kebijakan pemerintah. Bahwa pemerintah punya concern terhadap kebijakan seperti kebun di kawasan hutan,” pungkas Moeldoko.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like