ISPO Produk Hilir, Beban Baru Atau Peluang?

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melibatkan rantai pasok sawit sampai kepada produk hilir. Kementerian Perindustrian berharap sertifikasi tidak membebani industri pengolahan. Asosiasi hilir sawit mendukung penuh sertifikasi ini.

“Saat ini Kemenperin sedang menyusun draf ISPO hilir  sawit dengan seluruh pemangku kepentingan industri hilir CPO. Namun masih perlu masukan dari pakar serta tenaga ahli  khususnya yang mengetahui substansi sustainability dan traceability di sektor hilir,” ujar Abdul Rochim, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, dalam pesan singkat, Jumat (5 Februari 2021).

Munculnya, usulan ISPO dalam sistem rantai pasok sawit merujuk kepada aturan ISPO terbaru. Dalam Permentan ISPO Nomor 38/Tahun 2020 di pasal 4 dijelaskan penerapan transparansi meliputi sistem rantai pasok yang mampu telusur. Selanjutnya dalam pasal 28 disebutkan Lembaga Sertifikasi melakukan penilaian rantai dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku TBS yang diolah menjadi minyak sawit, minyak inti sawit, dan produk samping. Nantinya, ketelusuran akan dilakukan untuk ruang lingkup kebun, pengolahan kelapa sawit, dan bulking. Berikutnya model penelusuran rantai pasok melalui model segregasi dan mass balance.

Abdul Rochim menuturkan Kemenperin menganggap penting ISPO Hilir karena nantinya akan mengatur aspek sustainable sistem industri dan sistem rantai pasok pengolahan minyak sawit dengan bantuan teknologi 4.0 untuk menjamin traceability SPO (Sustainable Palm Oil).

Edy Sutopo, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan BahanPenyegar Kemenperin RI, menjelaskan bahwa pembahasan sertifikasi ISPO produk hilir setelah adanya pernyataan Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan Kemenko Perekonomian yang memerintahkan penyusunan sertifikasi sampai keindustri hilir pengolahan. Dengan pertimbangan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) telah mengadopsi model tersebut.

“Implementasi sertifikasi produk hilir sebaiknya lebih mudah. Proses sertifikasi dalam penyusunan prinsip dan kriteria ISPO hilir akan berpegang kepada prinsip sustainability UN SDG’s. Kalau pun dibutuhkan pengetatan prinsip dan kriteria, ISPO untuk hilir dapat direvisi sesuai kebutuhan,” ujarnya saat membawakan presentasi dalam diskusi webinar “Sosialisasi New ISPO untuk Mendukung Pencapaian Target Sertifikasi ISPO Bagi Seluruh Anggota GAPKI” pada pertengahan Februari 2021,.

Nantinya, penilaian kesesuaian ISPO dilakukan sesuai peraturan berlaku dengan mematuhi tujuh prinsip. Antara lain rasional dan dapat diterapkan, progresif, praktek lazim, efisiensi biaya, keberterimaan ,jaminan, dan peningkatan kemampuan.

“Itu sebabnya, ISPO hilir akan disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Menteri Perindustrian. Regulasi ini menjadi turunan pengaturan teknis ISPO hilir dari Perpres ISPO Nomor 44/2020. Karena di sektor hulu sudah lebih dulu terbit Permentan Nomor 38/2020,” jelas Edy.

Ia mengakui ada dua kutub pemikiran dalam pembahasan ISPO produk hilir. Pertama, ada usulan supaya sertifikasinya mengadopsi RSPO. Lalu, ada pemikiran lain supaya sertifikasi sifatnya agak pragmatis sebagaimana MSPO. “Jadi, kami akan adjustment dari kedua model sertifikasi tadi. Prinsip sustainability tetap dipegang asalkan tidak membebani industri sepenuhnya,” pinta Edy.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi ISPO hilir ini akan berlaku bagi perusahaan yang memproses, memproduksi, memasok, dan/atau mengekspor produk minyak sawit dengan menggunakan bahan baku dari perkebunan sawit bersertifikat ISPO. Dan/atau berasal dari kepemilikan sah dan secara fisik menangani produk minyak sawit bersertifikat ISPO di rantai pasok.

Itu sebabnya, prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO produk hilir mengacu 17 principles UN SDG’s yang akan menjadi acuan tertinggi norma sustainability. Selain itu, dilakukan pendekatan keseimbangan push-pull berupa push untuk menetapkan prinsip serta kriteria yang sejalan acuan tertinggi. Lalu pull dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi dan sertifikasi di lapangan.

Edy menambahkan bahwa sertifikasi di sektor pengolahan hilir tetap menjaga daya saing industri, memperkuat akses pasar, dan keberterimaan produk. Tanpa menciptakan beban baru bagi industri. Selain itu, penggunaan teknologi sangatlah penting maka bagi perusahaan yang menanamkan investasi dapat diberikan kompensasi berupa insentif fiscal dan non fiskal.”Tuntutan global terhadap produk hilir sawit menjadi pendorong Indonesia memiliki sertifikasi hilir agar lebih bersaing di pasar ekspor,” harapnya.

Hary Hanawi, Wakil KetuaUmum APROBI mendukung penuh sertifikasi produk hulu sampai hilir sawit. “Kami pasti dukung penuh,” ujarnya.

Begitu pula Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan sertifikasi ini harus dipakai sebagai kondisi memenuhi pasar. Itu sebabnya, substansi sertifikasi sebaiknya mengikuti prinsip SDG’s. Memang banyak tantangan berkaitan tudingan kredibilitas minyak sawit dengan ISPO.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 112)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like