Ir.Mukti Sardjono resmi menjabat Direktur Eksekutif GAPKI semenjak awal Juli 2018. Lulusan agronomi Universitas Gajah Mada Tahun 1981 sudah familiar bagi pemangku kepentingan sektor sawit. Tak heran, sepanjang karirnya semenjak 1990-an sampai pensiun lebih banyak di dunia perkebunan. Terakhir dia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan.
“Tapi setahun terakhir, saya malahan lebih banyak belajar tanam padi. Saya jadi bisa bedakan padi bagus dan tidak bagus,”ujar Mukti Sardjono.
Setahun yang lalu, dia dipercaya menjadi Penanggung Jawab Upsus Aceh.“Dalam satu bulan, saya tinggal di Aceh bisa dua minggu lamanya. Supaya tahu perkembangan penanaman padi,”paparnya.
Bagi Mukti Sardjono, dunia sawit tidaklah asing. Pengalaman sebagai Direktur Tanaman Tahunan membuatnya paham persoalan dan seluk beluk industri emas hijau ini. Salah satu tugasnya adalah memonitoring regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan industri sawit.
“Bagi anggota (GAPKI), kepastian usaha menjadi sangat penting. Karena pada dasarnya, kami ini mematuhi aturan yang dibuat pemerintah,” ujar lulusan Universitas Texas A&M.
Majalah SAWIT INDONESIA mewawancarai Mukti Sardjono di Kantor GAPKI, di kawasan perkantoran Sudirman Park. Dalam wawancara ini, dia mengeluarkan pandangannya terkait pengunduran waktu resolusi sawit Uni Eropa menjadi 2030. Menurutnya, perbaikan tata kelola sawit yang diminta Uni Eropa merupakan kerja bersama pemerintah dan pengusaha. Berikut ini petikan wawancara kami:
Dalam pandangan Bapak, dukugan apa yang dibutuhkan pelaku usaha untuk memajukan industri sawit ?
Kita harus pahami bahwa sawit punya peran sangat besar. Saat ini, kita tahu bahwa pendapatan devisa negara berasal dari sawit. tinggal peranan ini jangan sampai tercederai. Memang kita pahami banyak tekanan dan kampanye negatif kepada sawit. Jika ditelusuri, obyek daripada kampanye negatif selalu berkembang saat ada masalah selesai timbul isu baru. Ini tentunya sebagai orang sawit perlu menyikapi dengan benar. Pasalnya, kelapa sawit telah menjadi kebanggaan dan penyumbang utama ekonomi Indonesia.
Pertama, perlu ada kepastian usaha karena sebagai pelaku bisnis menginginkan adanya kepastian berusaha. Pelaku usaha ingin, bisnisnya dapat berkembang lebih sustainable. Dalam artian, pelaku usaha mematuhi aturan main yang ditetapkan semenjak perizinan, HGU, sampai kepada pengembangan tanaman. Itu sudah melalui kaidah yang diatur instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria/BPN. Apabila dianggap pelaku usaha menjadi pelaku deforestasi tidaklah tepat. Karena pelaku usaha mendapatkan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Kenapa kepastian usaha menjadi sangat penting bagi pelaku industri?
Bagi kami kepastian usaha ini akan meningkatkan kinerja pelaku usaha sawit seperti produksi. Pemerintah sudah menerapkan ISPO yang mendapatkan dukungan penuh GAPKI. ISPO menjadi sangat penting untuk menjadi bukti bahwa pelaku usaha perkebunan sawit menjalankan kaidah secara benar dan berkelanjutan.
Bagaimana dengan perbaikan tata kelola yang diminta Eropa terhadap industri sawit nasional?
Sambil menunggu jangka waktu 2030, kita bisa melakukan perbaikan tata kelola untuk mengetahui permintaan Uni Eropa. Perbaikan ini merupakan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah untuk memperbaiki sesuai kriteria Uni Eropa. Tujuannya tidak ada masalah sampai tenggat waktu tadi.
Perbaikan ISPO sudah sepakati dalam dua tahun terakhir melalui penyempurnaan aturan ISPO. dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden. Kami mendukung apabila cepat diterbitkan. Dengan adanya ISPO maka kepastian usaha menjadi lebih kuat.
Saya kira perbaikan ISPO ini juga memperhatikan persoalan global seperti resolusi Eropa. Tetapi harus Indonesia adalah negara berdaulat. Jika ada yang belum terakomodir di Perpres ISPO tentu saja negara lain tidak mengatur Indonesia.
Upaya pemerintah sangat bagus dalam pendekatan dan lobi kepada Uni Eropa. Seperti lobi ke Vatikan, upaya ini sangatlah bagus dalam membangun imej sawit. GAPKI selama ini aktif berperan dalam proses pendekatan dan negosiasi termasuk Vatikan, itu aktif juga. Karena ini demi merah putih.
Bagaimana pandangan Bapak terkait kebijakan Presiden Jokowi yang membela sawit di forum internasional?
Selama pemerintahan Jokowi, perhatian pemerintah sangat tinggi kepada industri sawit. Mungkin baru sekarang ini, presiden membuat statement dalam pertemuan negara ASEAN dengan EU, diaman menyampaikan satu topik yaitu sawit. Dukungan ini menjadi dorongan bahwa sawit dapat menjadi sumber kebanggaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, kita harus satu suara supaya tidak ada pihak lain yang mencederai.