Industri Sawit Penggerak Ekonomi Kalbar

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Industri sawit mempunyai peranan penting untuk menggerakkan perekonomian lokal karena bersifat investasi padat karya. Sebagai contoh di Kalimantan Barat, perkebunan sawit telah lama membangun desa dan kabupaten serta menyerap tenaga kerja.

Hal ini diungkapkan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan Achmad Mangga Barani. Menurutnya berdasarkan pengalaman sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat periode 1989-1995 bahwa provinsi ini sebagai salah satu sentra perkebunan sawit terbesar mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Keberadaan sawit selama puluhan tahun di Kalbar telah menjadi kegiatan ekonomi pioner yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru perdesaan.
Sejak awal, perkebunan sawit di Kalbar terpusat di daerah-daerah terpencil (remote area) seperti Sintang dan Ketapang. Sebagian besar badan jalan di Kalbar, mulai dari jalan desa, kecamatan hingga provinsi dibangun perkebunan dan HPH.

Baca Juga :   Pendapatan Salim Ivomas Capai Rp 8,52 Triliun

“Hanya saja, sejak tahun 1990, ketergantungan terhadap HPH sudah tidak ada, karena kayu habis. Sawit tetap menjadi komoditas andalan yang mampu menggerakan perekonomian Kalbar,” kata dia.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah (Pemda), mulai di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga perdesaan ini menjadi sangat penting. Target pemerintah untuk mengembangkan ratusan produksi hilir, diantaranya mandatori B 20, hanya bisa terealisasi jika ada penyerapan tenaga kerja baru.
Hadir dalam diskusi ini antara lain Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, anggota komisi XI DPR G Michael Jeno dan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (21/2).

Baca Juga :   Penetapan Ganti Rugi Karhutla Timbulkan Ketidakpastian

Achmad Mangga Barani juga mengungkapkan. semua perizinan kebun berdasarkan UU 18 tahun 2008 dan UU 39 tahun 2014 diberikan kepada bupati dan bila berbatasan dengan dua kabupaten, perizinan diberikan Gubernur sebagai kepala daerah.

“Perizinan tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Kalau Gubernur sekarang ingin melakukan moratorium, jangan kasih izin kebun lagi. Namun perlu dipikirkan, komoditas lain yang punya kompetensi bagus. Kayu sudah tidak ada di Kalbar, begitu juga karet mulai meredup.” Kata dia.

Tungkot Sipayung mengatakan, Kalbar punya kontribusi besar sebagai penghasil sawit. Hanya saja saat ini ada komunikasi yangg tersumbat antara Gubernur dengan pelaku sawit.

“Keluhan pak Gubernur tentang tidak adanya kontribusi sawit ke daerah, mungkin terkait dana sawit yang dikelola BPDPKS. Sebagai penghasil sawit, Kalbar memang berhak menuntut ada alokasi untuk infrastruktur kebun, pendidikan SDM petani, riset dan sebagainya,” kata Tungkot.

Baca Juga :   Jelang Ramadhan, Sinarmas Agro Salurkan 5.000 Liter Minyak Goreng

Michael Jeno, politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalbar mengatakan, perekonomian masih sangat tergantung kepada industri sawit dan perlu dukungan pemerintah pusat.

“Di Kalbar juga ada karet. Namun karena harganya terpuruk, kontribusinya tidak signifikan. Sawit meski pun saat ini harganya jatuh, tetapi tetap menjadi andalan karena telah menjadi komoditas global. Kalbar tidak punya pertambangan besar seperti batubara. Satu-satunya hanya bauksit dan kontribusinya tidak terlalu besar.”

Pernyataan senada dikemukakan Arif Budimanta. Pemerintah daerah, kata Arif harus mendorong industri sawit sejalan fokus pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi, salah satu lewat penerapam mandatori B 20 yang basisnya berasal dari sawit.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like