Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (Bagian XCI)

Kemudian, berdasarkan  Peratuan Menteri Keuangan No; 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011, cakupan produk diperluas menjadi 29 jenis peroduk dan besaran tarif didasarkan pada harga referensi masing-masing produk. Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No: 22/M-DAG/PER/8/2011 dan No: 26/M-DAG/PER/8/2011 menetapkan HPE masing-masing produk berlaku 1 September – 30 September 2011.

Harga patokan ekspor dan besaran tarif tersebut akan selalu mengalami perubahan tergantung pada perubahan harga produk-produk tersebut dipasar internasional. Tujuan kebijakan pajak ekspor tersebut adalah untuk stabilisasi harga minyak goreng sawit dan pertcepatan pengembangan industri hilir (hilirisasi) di dalam negeri.

Secara umum, kebijakan pajak ekspor tersebut telah lebih rasional dibandingkan dengan kebijakan pajak sebelumnya. Besaran tarif untuk produsen yang belum diolah dan produk akhir sudah dibedakan. Pajak ekspor buah dan inti sawit lebih besar dibandingkan dengan CPO dan PKO. Demikain juga pajak ekspor CPO dan PKO lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk olahana lebih lanjut. Disis ini, kebijakan pajak ekspor yang demikian secara teoritis dapat mendorong hilir lirsasi di dalam negeri dan stabilitas harga minyak goreng domestik.

Berbagai studi (Susila 2004; Obado, dkk. 2009; Purba 2011) mengungkapkan bahwa selain meningkatkan penerimaan pemerintah, pajak ekspor dapat menurunkan harga CPO domestik, meningkatkan produksi minyak goreng domestik, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Namun, berbagai studi (termasuk di atas) juga mengungkapkan bahwa kebijakan pajak ekspor yang ditempuh pemerintah juga menurunkan areal tanam penghasil kelapa sawit, produksi, nilai tambah, ekspor, pendapatan petani kebun, menurunkan penyerapan tenaga kerja dan produktivits yang lebih besar.

Sumber : GAPKI

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like