JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pengusaha sawit meminta pemerintah Indonesia agar tidak mengikuti genderang Malaysia yang mengusulkan setop ekspor sawit ke Uni Eropa. Pernyataan ini disampaikan Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) dan Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI) dalam jumpa pers GAPKI 2023 di Jakarta, Rabu (25 Januari 2023).
Joko Supriyono menceritakan pengalamannya bahwa Malaysia seringkali memilih jalan berbeda dengan Indonesia dalam beberapa kasus dan isu yang berkaitan sawit. Contohnya saja, kasus sawit di WTO di mana Malaysia memilih kebijakan litigasi berbeda dengan Indonesia.
“Ketika ikut CPOPC [Dewan Negara Produsen CPO], saya lihat seperti itu. Soal WTO awalnya kedua negara ingin litigasi bersama tapi ternyata enggak. Indonesia jalan sendiri, Malaysia jalan belakangan,” ujar Joko.
Pengalaman lainnya adalah berkaitan Isu kontaminan sawit mengandung monochlorpro-pandiol ester atau dikenal 3-MCPD Ester dan glycidol esters (GE) yang terjadi di Uni Eropa. Joko menjelaskan punya pemahaman dan sikap sama berkaitan hambatan ini tetapi di tengah jalan Malaysia mendukung standar 3-MCPD
“Dalam masalah 3-MCPD, baik Indonesia dan Malaysia kompak dalam pemahaman standar. Tapi ternyata Malaysia ambil sikap berbeda dengan mendukung standar Eropa tersebut, ” ujarnya.
Lulusan Universitas Gajah Mada ini meminta baik pemerintah Indonesia dan Malaysia punya komitmen bersama dulu dalam menghadapi hambatan dagang di Eropa. Karena itulah perlu ada tindakan nyata terutama dari Malaysia.
“Jangan sampai Indonesia malahan ditikung di tengah jalan seperti isu sebelumnya dengan Eropa. Hal seperti ini Malaysia harus buktikan dulu,” tutur Joko.
Senada dengan Joko. Sahat Sinaga meminta supaya Indonesia jangan ikut dengan tabuhan genderang Malaysia. Tetapi harus punya sikap sendiri dengan melalui serangkaian pertimbangan.
Dari data GAPKI, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan menjadi 3,7 juta ton sampai November 2022 daripada periode sama tahun sebelumnya berjumlah 4,3 juta ton.