JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Holding Perkebunan Nusantara mengajukan dana talangan sebesar Rp 4 triliun yang akan digunakan bagi kegiatan operasional seperti peremajaan, pemupukan sampai pembangunan infrastruktur kebun dan modal kerja.
“Kami rencanakan dana pinjaman Rp 4 triliun, mulai dibayar pokoknya pada 2028. Ini berarti di tahun kedelapan nanti baru kami bayar. Dijadwalkan akan selesai dalam tiga tahun tepatnya 2031. Tentu, bunganya kami minta ke pemerintah 2-3 persen. Pokok pinjaman mulai diangsur 2028,” kata Direktur Utama PTPN III, Muhammad Abdul Ghani dalam Rapat Bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8 Juli 2020).
Dana talangan akan digunakan membiayai enam pos kegiatan. Pertama, peremajaan tanaman sawit berusia tua di lahan seluas 4.484 hektare senilai Rp 413 miliar.
Kedua, dana Talangan juga digunakan untuk pemupukan karena selama lima tahun terakhir PTPN tidak melakukan pemupukan 100 persen, rata rata hanya 60 persen.
Dalam kegiatan pemupukan, PTPN memerlukan dana sebanyak Rp 2,3 triliun. Dari kebutuhan tadi, perusahaan akan gunakan Rp 965 miliar dari dana talangan dan sisanya pakai kas sendiri.
Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan untuk pengangkutan hasil kelapa sawit sebesar Rp 652 miliar. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah panen raya itu berbarengan dengan musim hujan. Akibatnya, banyak jalan yang harus diperbaiki dan pengerasan jalan.
Keempat, PTPN memanfaatkan Rp 208 miliar untuk modal kerja membeli Tandan Buah Segar (TBS). Dengan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 3 juta ton setahun cukup untuk TBS 2,2 juta ton dan sisanya akan berasal dari TBS rakyat.
Kelima, PTPN akan alokasikan Rp 607 miliar untuk modal kerja pembelian tebu rakyat. Keenam, dana talangan digunakan Rp 1,16 triliun untuk memperbaiki penurunan losses pabrik produksi PTPN. Perbaikan losses pabrik mengurangi risiko downtime pabrik sehingga optimal menyerap hasil produksi petani.
Dana talangan mulai dibayar pada 2028 sebesar Rp 1,32 triliun, pada 2029 Rp 884 miliar, dan pada 2030 Rp 1,79 triliun. Keseluruhan tenor pengembalian dana talangan ini 10 tahun.
“Kami tawarkan pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ada pemerintah sebagai penjamin, seperti itu kira-kira skema kasarnya,” ujar Ghani.
Dikatakan Ghani, jangka waktu pengembalian ini dilakukan setelah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari dana talangan ini sebab pendapatan diprediksi bisa meningkat.
“Pendapatan 10 tahun ke depan bisa meningkat, kami sudah program. Pada 2030, margin PTPN ini berkontribusi 17 persen, sudah mendekati rata-rata industri,” ujar dia.
Ghani mengharapkan adanya dana talangan ini bisa mendongkrak pendapatan rata-rata 3,5 persen dalam 10 tahun terakhir, EBITDA-nya naik rata-rata 9 persen, dan laba bersih naik 200 persen.