JAKARTA, SAWITINDONESIA – Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, meminta pengelolaan dana pungutan CPO tidak bernasib seperti dana reboisasi. Itu sebabnya, penggunaan dana ini harus jelas dan tepat sasaran.
“Mesti diwaspadai, penggunaan CPO Fund ini supaya tidak masuk kepada lembaga-lembaga yang tidak jelas. Khawatirnya mirip dana reboisasi,” kata Firman kepada SAWIT INDONESIA melalui sambungan telepon.
Dia meminta badan ini harus diperjelas dulu azas manfaatnya seperti apa. Dikhawatirkan, malahan menambah jenjang birokrasi dan menciptakan pungutan yang tidak jelas.
Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS,menegaskan jajaran direksi di badan pengelola harus menghindari tabrakan kepentingan. Makanya, sistem keputusan bersama secara kolegial sebaiknya dijalankan para direksi berkaitan implementasi program.
“Saya tahu integritas pak bayu dan direksi lain. Kami dari dewan pengawas akan memastikan governance (reda-tata kelola) benar-benar ditegakkan,” kata Rusman.
