PONTIANAK, SAWIT INDONESIA – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, menyatakan perusahaan perlu mengoptimalkan pembangunan di sekitar kebun untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Peranan ini sangat dibutuhkan supaya masyarakat tidak mendapatkan gangguan dari LSM/NGO.
“Kalau perusahaan bangun infrastrukturnya baik. Masyarakat akan menjaga. Tapi kalau sebaliknya, masyarakat mudah diprovokasi. Banyak perusahaan belum menjala,” ujar Sutarmidji.
Gubernur Sutarmidji ingin perusahaan taat aturan dan regulasi. Termasuk menjalankan program CSR di desa sekitar perkebunan masyarakat. Dirinya menginginkan perusahaan terlibat meningkatkan kategori desa di Kalimantan Barat menjadi desa mandiri.
“Saat ini, baru ada satu desa mandiri di Desa Sutra Kabupaten Kayong Utara. Sementara desa tertinggal di Kalbar berjumlah 378 desa,” jelasnya.
Dia pun mengusulkan supaya ada pelabuhan ekspor sawit di Kalimantan Barat. Tujuannya supaya daerah mendapatkan pemasukan dari hasil ekspor. “Kalbar tidak punya pelabuhan untuk pintu ekspor. Harus ada bagian dari daerah penghasil (sawit). Tanpa insentif tidak mungkin koordinasi baik,” paparnya.
Sutarmidji menegaskan akan melawan kampanye negatif sawit karena selama ini tidak ada kepentingan apapun. Syaratnya, perusahaan mematuhi aturan daerah dan berkontribusi bagi masyarakat sekitar. “Saya ini bekerja dan melayani masyarakat. Maka, saya minta perusahaan ikut terlibat,” jelasnya.
Mukhlis Bentara, Ketua GAPKI Kalimantan Barat, menuturkan anggota Gapki pasti mematuhi aturan daerah. Dari seluruh perusahaan sawit di Kalimantan Barat, tidak seluruhnya anggota GAPKI. Untuk itu, dia akan mendata perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Tahun 2019, CSR dari setiap perusahaan sudah jelas dan dilaporkan bagi seluruh anggota sesuai dengan anggarannya. “Kami akan sampaikan secara resmi kepada Gubernur Kalbar ataupun pemerintah setempat, untuk program CSR yang dijalankan,” ujarnya.