JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sepakat untuk membentuk Joint Task Force Ad Hoc (JTF) tentang Deforestasi Uni Eropa Regulasi (EUDR) sesuai hasil rapat perdana (Kick-off Meeting) di Jakarta, Jumat (4 Agustus 2023).
Langkah diambil sebagai tindak lanjut Misi Bersama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia ke Brussel pada 30– 31 Mei 2023 dan tindak lanjut kunjungan Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26 – 28 Juni 2023.
Pertemuan ini ditujukan mencari kepentingan bersama antara negara penghasil dan konsumen dan oleh karena itu, JTF Ad Hoc adalah platform untuk berfungsi sebagai mekanisme konsultatif untuk mendukung koordinasi dan promosi bersama kesepahaman antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa.
Ad Hoc JTF bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia dan Malaysia terkait dengan implementasi EUDR dan untuk, mengidentifikasi solusi dan pendekatan praktis relevan untuk Implementasi EUDR.
JTF Ad Hoc akan mengadakan dialog dan alur kerja yang relevan, jika dianggap berguna, dipimpin oleh masing-masing pemerintah untuk membangun saling pengertian tentang implementasi peraturan dan intinya aspek, termasuk pembandingan.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Dr. Musdhalifah Machmud, Deputi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), YBhg. Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli, Sekretaris Jenderal Kementerian Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia, dan Astrid Schomaker, Direktur untuk Diplomasi Hijau dan Multilateralisme, Komisi Eropa (EC).
“Pertemuan ini dilakukan untuk mencapai titik temu bersama,” ujar Musdhalifah.
Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli menekankan bahwa kerjasama adalah jalan ke depan dan solusi dapat terinspirasi oleh praktik terbaik lintas sektor.
Astrid Schomaker menyampaikan pengakuannya atas kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia tentang pengurangan deforestasi dan menyambut berbagi informasi dan selanjutnya klarifikasi regulasi.
Pertemuan tersebut menyepakati Kerangka Acuan kerja JTF Ad Hoc itu termasuk bekerja pada isu-isu seperti inklusivitas petani dalam rantai pasokan, termasuk bekerja pada isu-isu seperti inklusivitas petani dalam rantai pasokan, skema sertifikasi nasional yang relevan (legalitas lahan dan batas waktu deforestasi), ketertelusuran dari produsen ke konsumen akhir, data ilmiah tentang deforestasi dan hutan degradasi, dan perlindungan data.
JTF Ad Hoc akan menyelesaikan tugasnya pada akhir 2024, dengan kemungkinan diperpanjang atas kesepakatan bersama.
Dalam pertemuan yang difasilitasi CPOPC iiLni juga dibahas perkembangan sertifikasi sawit berkelanjutan seperti ISPO dan MSPO.
Pertemuan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2023.