Gas Untuk Industri Nasional

Salam Sawit Indonesia,

Amanat Peraturan Presiden Nomor 40/2016 mengenai Penetapan Harga Gas Bumi sangat dinantikan pelaku industri. Beleid ini mengatur penetapan harga gas sebesar US$ 6 per mmbtu kepada 8 sektor industri diantaranya oleokimia. Walaupun sudah terbit empat tahun lalu, akan tetapi aturan ini tidak kunjung terealisasi. Akibatnya, daya saing industri menjadi rendah. Produk domestik tidak bisa kompetitif di dalam negeri dan pasar global. Bahkan sejumlah pabrik tutup karena tingginya harga gas di kisaran US$ 9-US$ 12 per mmbtu.

Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri terkait membuat terobosan. Harga gas ditekan sesuai Perpres 40/2016. Syaratnya, insentif harga gas bisa diberikan kepada industri yang mau tingkatkan investasi dan kapasitas produksinya. Tujuannya, relaksasi ini meningkatkan produktivitas dan kontribusi industri bagi perekonomian.

Bahkan, Kementerian Perindustrian RI telah mengusulkan 325 perusahaan yang akan bisa menikmati harga gas kompetitif di luar sektor yang sudah ada dalam Perpres 40/2016 tersebut. Sektor ini meliputi industri logam, industri otomotif, industri permesinan, industri makanan, minuman, dan refinery – minyak goreng, industri ban, serta industri pulp dan kertas.

Bagi pelaku industri, gas merupakan “nyawa” bagi kegiatan mereka. Jika pasokan seret ataupun harga tinggi, operasional pabrik bakalan terbebani. Itu sebabnya, sektor industri nasional harus menjadi prioritas utama.

Rubrik Sajian Utama edisi ini mengulas permintaan tiga sektor industri yaitu oleokimia, petrokimia, dan industri kaca yang meminta implementasi Perpres 40/2016. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) menyatakan harga gas US$ 6 per MMBTU akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekspor dan kapasitas produksi oleokimia dalam negeri. Dampak positif  biaya produksi (cost)menjadi turun dan daya saing industri bakal meningkat sehingga ekspor dapat tumbuh.

Dalam Rubrik Hot Issue diulas meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat. Kebijakan Ditjen Perkebunan yang memangkas persyaratan menjadi faktor pendorong. Selain itu, BPDP-Kelapa Sawit juga memberikan kemudahan akses pengajuan persyaratan dana hibah PSR. Alhasil, petani sawit sangat antusias untuk meremajakan tanamannya yang berusia tua.

Pembaca, kami harapkan edisi ini dapat membuka wawasan dan cakrawala berpikir kita. Kelapa sawit merupakan komoditas andalan yang mengisi sektor hulu, tengah, sampai hilir. Untuk itu, penting kiranya komoditas emas hijau dijaga keberlanjutan dan keberlangsungannya bagi perekonomian nasional.

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Edisi 07 Mei 2014

Makin Dikenal, Salam Sawit Indonesia!, Tak Kenal Maka Tak Sayang, pepatah ini sangat cocok dengan Majalah Sawit Indonesia…
Read More

Bersama Membangun Sawit

Industri sawit mendapatkan angin segar di awal tahun 2017 dengan membaiknya harga CPO. Petani bisa bernafas lega karena…

Edisi 06 Maret 2012

Menuju Sawit Berkelanjutan, Sudah menjadi  keniscayaan sekarang ini bahwa  pengembangan perkebunan kelapa sawit  sudah semestinya berlandaskan keberlanjutan (sustainable).…

Edisi 05 Februari 2012

Salam Sawit Indonesia, Beberapa waktu lalu, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, menyatakan pemboikotan perdagangan Amerika Serikat terhadap…