JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Target Presiden Jokowi mengundang investasi dari luar negeri terancam regulasi dan peraturan daerah (perda) bermasalah. Salah satu aturan yang berpotensi menghambat adalah PP 57/2016 mengenai Perlindungan Ekosistem Gambut.
Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) DR Riyanto di Jakarta, Rabu (7/2) mengatakan, salah satu regulasi yang perlu dihapus yakni PP Nomor 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut karena menghambat investasi pada sektor perkebunan dan kehutanan.
Mengutip kajian Lee Kuan Yew School of Public Policy, kata Riyanto, di sejumlah provinsi yang menjadi sentra perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) seperti Riau dan Sumatera Selatan, saat ini peringkat investasinya anjlok.
Anjloknya peringkat investasi daerah akan mempengaruhi rating investasi Indonesia. Padahal, sebelumnya tiga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service, memberi rapor sangat positif terhadap iklim investasi Indonesia.
Riyanto mengingatkan, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi ekonomi yakni solusi jika PP gambut tetap diberlakukan seperti, anjloknya investasi, naiknya tingkat penggangguran, tidak adanya kepastian berusaha serta terbengkalainya pembangunan infrastruktur.
”Saat ini yang banyak digembar gemborkan hanya mitigasi lingkungan namun tidak menyentuh dampak ekonomi dan sosial yang bisa mempengaruhi sendi-sendi perekonomian dan merusak tatanan bangsa.”
Investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan saat ini mencapai angka lebih dari Rp 277,32 triliun. Jika PP gambut diberlakukan sekitar 45 persen dari investasi tersebut bakal terganggu. Dampaknya jangan hanya dilihat pada industri sawit dan HTI namun juga pada sektor lain seperti perbankan, infrastruktur dan industri pengolahan.
Total investasi industri hulu dan hilir kehutanan dan investasi hulu dan hilir perkebunan yang dibiayai pinjaman dalam negeri mencapai Rp 83,75 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 193,57 triliun.
