JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) minta evaluasi menyeluruh berkaitan program subsidi biodiesel. Turunnya harga minyak bumi menyebabkan pungutan CPO tidak akan cukup membayar subsidi. Opsi yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi dari APBN pemerintah dan penundaan mandatori B20 pada tahun ini.
Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, menjelaskan bahwa merosotnya harga minyak bumi akan mengganggu program biodiesel nasional. Karena program biodiesel bisa berjalan lantaran ditopang subsidi.
“Maka kami (GAPKI) coba berikan masukan kepada pemerintah supaya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi biodiesel,” ujarnya dalam jumpa pers GAPKI “Refleksi Industri Sawit Tahun 2015 dan Prospek Tahun 2016, di Kantor GAPKI, Rabu (20/1).
Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI, mengatakan banyak analisa bahwa perkembangan harga minyak bumi yang terus turun apalagi Iran berencana menyuplai pasokan minyak bumi sekitar 500 ribu barel per hari. Ini berdampak kepada tertekannya harga minyak fosil di di pasar dunia.
Yang menjadi pertanyaan, kata Fadhil, sejauh mana kemampuan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit untuk membayar subsidi biodiesel apabila ditingkatkan dari B15 menjadi B20. Pada tahun ini, dana pungutan CPO diperkirakan Rp 10 triliun ditambah sisa dana tahun lalu bisa Rp 6 triliun, total dana yang terkumpul Rp 16 triliun. Namun, dengan rencana penerapan program B20 pada tahun ini akan butuh dana antara Rp 18 triliun- Rp 19 triliun.
“Jika keadaannya seperti ini maka dana BPDP tidak akan mencukupi. Perlu evaluasi menyeluruh dan ini penting supaya program subsidi tetap berjalan. Termasuk replanting dan program lain seperti riset,” jelas Fadhil.
Menurut Fadhil, tidak mungkin lagi industri diminta bantuannya dengan kenaikan nilai pungutan. Ada beberapa opsi yang bisa dijalankan antara lain pemerintah alokasikan tambahan subsidi dari APBN. Cara lain adalah menunda pelaksanaan mandatori B20 dan tetap B15 seperti tahun lalu.
“Sebab pembentukan BPDP bukan sebatas ditujukan untuk membayar subisidi biodiesel tetapi pengembangan industri sawit secara keseluruhan. Tujuannya dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri dan pengurangan ekspor. Supaya memberikan manfaat kepada semua pemain hulu dan hilir. Kalau program BPDP belum berhasil mendorong kenaikan harga signifikan maka perlu upaya lain,” ungkap Fadhil.
Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama BPDP Sawit, mengakui apabila harga crude oil di bawah US$ 40 per barrel membuat nilai subsidi lebih besar. Di sisi lain, kenaikan harga CPO di atas US$ 650 per ton berdampak kepada hilangnya daya saing produk hilir. Menurutnya, harus dikaji lagi keseimbangan dana pungutan CPO.
“Simulasi pemberian subsidi telah dibuat lembaganya untuk mengantisipasi nilai subsidi,” kata Bayu. Kendati demikian, dia enggan merinci lebih detil.
