Penulis : Dr. Purwadi (Direktur Pusat Kajian Sains Kelapa Sawit Instiper)

Pengumuman larangan ekspor migor dan bahan bakunya terlambat diikuti dengan penerbitan aturan pelaksana. Akibatnya petani menjadi “korban”.

Saat pengumuman awal larangan ekspor meliputi migor dan bahan baku, ada pemahaman bahwa minyak goreng diartikan oleh pelaku pasar adalah migor (RBDP olein) dan bahan baku migor (RPO/RBD Palm Oil). Ternyata, aturan turunan yang diumumkan Menko Perekonomian, pada Selasa 26 April bahwa larangan ekspor hanya diberlakukan kepada minyak goreng (RBDP olein, HS 1511.90.36, 37, 39).

Dari data 2021 produksi CPO mencapai 52.097.778 ton. Selanjutnya merujuk perdagangan ekspor yaitu CPO 2.775.620 Kl, RPO 8.388.606 Kl, RBDP olein 14.164.793 Kl. dengan data tersebut kalau mengikuti pengumuman awal ekspor yang dilarang RPO dan RBDP olein sebesar 22.553.399 Kl.

Namun pengumuman 26 April kemarin ternyata yang dilarang hanya RBDP olein dengan asumsi ekspor sebesar 14.164.793 Kl setara dengan 63 % dan dikonsumsi dan diolah lanjutan untuk dalam negeri sebesar 8.303.544 Kl atau setara 37 % dari total produksi RBDP Olein pada 2021 sebesar 22.468.337 Kl.

Yang menarik eksportir tetap diperbolehkan menjual CPO dan RPO ke luar negeri. Ini menunjukkan adanya peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan ekspornya dari RBDP olein menjadi CPO dan RPO. Kalau ini terjadi, berarti kebijakan ini berbanding terbalik dengan semangat membangun sektor hilir.

Di satu sisi, Presiden menargetkan setop ekspor produk mentah. Lalu difokuskan kepada sektor hilir melalui produk ekspor bahan setengah jadi dan atau bahan jadi. Hari ini ternyata yang berlangsung adalah semangat kebalikannya. Pelarangan ekspor RBDP Olein belum menjamin pasokan minyak goreng curah bersubsidi tersedia karena eksportir RBDP Olein dapat beralih mengekspor RPO dan CPO.

Pada 2021 sebenarnya produksi minyak goreng curah untuk konsumen tercatat 2.426.027 Kl. atau hanya 4, 66 % dari produksi CPO. Rupanya 4.66 % inilah yang menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan.

Kegaduhan masalah minyak goreng jika ditinjau sebagai masalah ekonomi murni, barangkali penyelesaiannya tidak harus serumit saat ini. Masalah ini menjadi rumit karena minyak goreng ini telah berkembang dari masalah ekonomi menjadi masalah lebih komplek dari sekedar persoalan ekonomi. Realitas lapangan menunjukan psikologi pasar bereaksi negatif, minyak goreng curah langka, harga tetap mengikuti nilai ke-ekonomian, masyarakat pendapatan rendah sulit mengakses minyak goreng dengan harga yang lebih murah.

Berikutnya, pengumuman awal larangan ekspor migor dan bahan bakunya telah membuat psikologi pasar TBS petani bergejolak. Petani yang mengikuti struktur pasar oligopsoni dengan tawar yang rendah harus mengikuti perkembangan pasar, harga TBS terkoreksi turun secara bertahap, pada beberapa kasus hanya dalam waktu tiga hari harga TBS pembelian petani turun berkisar 20-60 %.

Setelah adanya pengumuman baru kebijakan minyak goreng, perusahaan tetap berpeluang menjual CPO dan atau RPO dengan harga ke-ekonomian di pasar ekspor. Bila ini terjadi perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biasanya.

Sedangkan, petani menjadi korban dari keterlambatan aturan pelaksana sehingga berdampak kepada kegaduhan pasar dalam rantai pasok bisnis sawit. Padahal, cara penyelesaian minyak goreng tidaklah rumit.

Solusi masalah ini dapat disederhanakan, pemerintah cukup memberikan penugasan kepada Bulog melalui distribusi minyak goreng curah sebanyak 200 ribu-250 ribu ton/bulan. Lalu, harga subsidi dengan pengawasan ketat, dan jika diinginkan kebijakan dari hulu, maka pemerintah menugaskan BUMN perkebunan PTPN Holding melalui penyediaan CPO dan membangun refineri yang menghasilkan RBDP olein alias migor. Dengan demikian intervensi pasar untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen dapat berjalan efektif.

Share.