JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan beban hutang yang mencapai Rp 43 triliun disebabkan korupsi terselubung dan persoalan ini sudah lama terjadi. Pernyataan ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (22 September 2021).
“Ini penyakit lama yang kita sudah tahu. Saya rasa ada korupsi terselubung yang harus dibuka dan dituntut di situ,” tegas menteri kelahiran 1970 ini.
Berkaitan hutang, dikatakan Erick, restrukturisasi hutang bukan hanya mendelay problem. Contoh di PTPN, dibuat step-step melalui indikator seperti warna merah, kuning, dan hijau. Tahapan indikator ini dibuat saat jumlah hutang PTPN mencapai Rp 43 triliun.
Setelah diresktrukturisasi, menurut Erick, PTPN harus melakukan efisiensi besar-besaran terhadap operasionalnya. Lalu corporate action disitu ada kewajiban saat hutangnya diperpanjang tetap ada cash yang masuk ke bank pemberi pinjaman.
“Bank ini bukan himbara tetapi ada asing dan swasta. Jika tidak dibayar, akan kolaps secara beruntun. Selain efisiensi, ada peningkatan dari produksi. Kita memang diuntungkan harga sawit tinggi. Tetapi dilihat mendalam, selain efisiensi PTPN. Ada kenaikan produksi yang didalamnya belum maksimal,” papar Erick.
Erick mengatakan produksi PTPN dengan swasta tidak jauh berbeda sekarang ini dibandingkan era dulu. Disitu ada peningkatan revenue sebanyak 37%. Fokus produksi PTPN menjadi kunci utama. Karena banyak produk di PTPN seperti coklat di Banuw. “Memang saya melihat tidak ada nilai kekuatan untuk bermain di global dan pasar lokal. Effort diberikan benar-benar menjaga coklat daripada sawit, jauh impact-nya,” katanya.
“Salah satu konsolidasi kelapa sawit adalah restrukturisasi hutang dapat dibayarkan,” tambah Erick.
Menurutnya, rencana penyusunan RUU BUMN terutama ingin memperbaiki kinerja BUMN secara bersama-sama. “Tidak menjadi tanggung jawab menteri sediri dan kementerian sendiri. Tentu bersama anggota komisi VI yang sudah lama mendalami BUMN,” jelasnya.
Dalam RUU BUMN peran Kementerian BUMN ditingkatkan. Bukan semata-mata menambah kekuasaan.
“Tujuannya kami menjadi pressure kepada direksi BUMN. Kita lihat track record yang dulu-dulu. Tapi saya tidak mau suudzon. Tentu pemikiran dulu, toh kalau ada apa-apa dengan BUMN pasti ditolong negara. Jadi kami ubah mentalitas supaya ada pertanggungjawaban (direksi) BUMN,” ujar Erick. Merujuk rilis Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), laba bersih konsolidasi per Mei 2021 sebesar Rp1,078 triliun mengalami pertumbuhan lebih bagus dibandingkan pada 2020 yang merugi Rp834 miliar.
Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, menjelaskan bahwa manajemen terus melakukan transformasi bisnis beserta Anak Perusahaan melalui 18 program strategis dan enam program prioritas quick wins guna mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan untuk menghadapi tantangan di berbagai aspek termasuk pengelolaan portofolio, operasional, komersial, investasi dan pendanaan, model operasi, merit system, budaya dan kapabilitas.