KUTA – Sekretaris Jenderal GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Eddy Martono menegaskan, percepatan realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) akan menjadi prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, GAPKI akan menperkuat kerjasama dengan pemerintah dan petani kelapa sawit .
“Sesuai dengan amanah Wapres saat pembukaan Munas GAPKI pekan lalu, pelaku usaha sawit harus memperkuat kemitraan dengan petani,” kata Eddy Martono kepada wartawan di Kuta Bali, Selasa (8/3/2023).
Eddy sebagai salah satu calon kuat Ketua Umum GAPKI dalam Munas XI yang berlangsung pekan ini, mengatakan keberlanjutan industri sawit akan bergantung kepada pencapaian program PSR.
“Di Papua juga telah dilaksanakan PSR. Target PSR di Papua tahun 2020-2022 adalah 6 ribu hektar, namun pencapaiannya belum sesuai rencana. Kami harapkan setelah pencapaian pada tahun ini akan lebih baik,” kata Eddy.
Eddy menegaskan bahwa saat ini tren produktivitas perkebunan sawit sedang mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor. Namun Eddy yakin bahwa perhatian terhadap intensifikasi dan PSR menjadi kunci dalam pengembangan industri sawit di masa depan.
“Peremajaan sawit rakyat dapat menjadi kunci dalam mengembangkan industri sawit kedepan, tentu didukung dengan pendekatan yang baik seperti halnya kemitraan,” kata Eddy.
Eddy juga menjelaskan bahwa untuk mensukseskan program PSR ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga pelaku usaha didalam proses pelaksanaannya.
“Koordinasi yang baik harus selalu ditingkatkan dalam hal ini pemerintah dan juga pelaku usaha untuk selalu mensinergikan kebijakan-kebijakan terkait untuk menciptakan industri sawit yang lebih baik lagi kedepannya,” katanya.
Selain PSR, penguatan diplomasi perdagangan minyak sawit akan menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan industri sawit. Ini mengingat, pasar ekspor masih menjadi tumpuan utama dalam penyerapan produksi minyak sawit Indonesia.