Dr. Sadino: UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Industri Sawit

Industri kelapa sawit mengharapkan kepastian hukum pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja. Harapan ini bisa tidak terwujud apabila regulasi turunan UU Cipta Kerja sama seperti sebelumnya.

Sadino, mengatakan peraturan pemerintah belum mengatur kepentingan sawit secara optimal, seperti kemitraan, ISPO, perlindungan hukum bagi investor baik BUMN mau pun swasta. Imbasnya, pelaku usaha kebingungan menyikapi kebijakan pemerintah.

“Tekanan kepada industri kelapa sawit semakin massif melalui penerapan regulasi,” ujarnya dalam IPOS Forum pada akhir November 2020.

Menurutnya harmonisasi regulasi terkait perkebunan yang diamanahkan oleh UU perkebunan belum dilaksanakan. Malahan, regulasi perkebunan seringkali mengekor kementrian lain yang berakibat perkebunan kurang diperhitungkan. Di sisilain, pengaturan teknis perkebunan, seperti kemitraan, perlindungan lahan perkebunan kelapa sawit harusnya menjadi bagian kementrian pertanian bukan sebaliknya menyerahkan pengaturan kepada kementrian teknis lainnya.

Kehadiran UU Cipta Kerja semestinya memberikan angin segar bagi dunia usaha. Sadino menjelaskan regulasi sapujagat ini memiliki filosofi untuk mempermudah investasi dan menciptakan peluang kerja serta kemudahan regulasi. Materi UU Cipta Kerja yang merupakan gabungan dari 70 undang-undang menjadi satu. Dari penggabungan ini akan membuat produk regulasi turunanya itu 40 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.

“Sebaiknya regulasi yang terlalu banyak tadi maunya dikecilin ternyata malah membengkak lagi. Kita harus kembali filosofi kepada UU Cipta Kerja ini, terkait RPP ini menurut saya kita harus sampaikan juga kepublik bahwa masih banyak yang harus dibenahi dan disesuaikan walaupun katanya harus selesai pada Februari awal,” tegas Sadino.

Ada sejumlah isu krusial dalam UU Cipta Kerja. Di pertanian issue utamanya terkait dengan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20%, prasyarat hak atas tanah dan IUP sebelum melakukan kegiatan usaha perkebunan budidaya dan pengelolahan, pengolahan tanaman perkebunan tanpa perizinan berusaha dan perusahaan perkebunan dan kebun rakyat tidak bisa merealisakan PSR.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

4 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like