JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan bahwa komitmen Indonesia mentransformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan sudah jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, dan pembentukan lembaga khusus untuk pengelolaan lahan.
Berbagai kebijakan tersebut, kata Moeldoko, telah membuahkan hasil signifikan untuk menurunkan produksi emisi karbon. “Dan ini diakui oleh Bank Dunia. Mereka menilai jalan Indonesia menuju ekonomi hijau sudah on the track,” kata Moeldoko pada acara CNBC Indonesia Green Economic Forum 2023, di Jakarta, Senin (22/5).
Moeldoko mengatakan, bukti aksi nyata transformasi ekonomi hijau di Indonesia diantaranya mampu menurunkan deforestasi, angka kebakaran hutan hingga 88 persen, dan rehabilitasi hutan mangrove mencapai 600 ribu hektare pada 2024. “Pemerintah juga mentargetkan pembangunan tiga puluh ribu hektare kawasan industri hijau,” ujarnya.
Adapun terkait dengan target net zero emission pada 2060, kata Moeldoko, pemerintah telah melakukan percepatan pengembangan transportasi bersih berbasis listrik atau energi terbarukan. Khusus untuk kebijakan transportasi bersih, sambung dia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 55/2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dan Inpres No 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional.
“Dan baru-baru ini juga ada kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Ini semua bentuk komitmen pemerintah mewujudkan net zero emission,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan tiga tantangan Indonesia dalam melakukan transisi energi. Pertama, masih rendahnya persentase penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik di Indonesia, yakni 4 persen – 6 persen. Kedua, ketersediaan dana yang diperkirakan mencapai Rp 3.799 triliun. Ketiga, kebijakan Uni Eropa tentang pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan non green.
“Saya mengajak kita semua untuk tidak melihat itu sebagai hambatan. Kita perlu menganggapnya sebagai tantangan, yang jika dijawab dengan baik akan menjadi kesempatan bagi Indonesia,” pungkas Moeldoko.
Sumber: ksp.go.id