1. H.Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI
- Kebijakan Ditjen Perkebunan membenahi sistem perijinan perkebunan
- Menindaklanjuti perbaikan sistem database perkebunan terutama sawit
- Apa dampak positif dari pembenahan sistem database perkebunan di kelapa sawit
- Tantangan membenahi sistem database perkebunan dan solusi menyelesaikan kebutuhan database serta sistem perijinan perkebunan
2. Yon Arsal Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan RI
- Kontribusi sawit bagi pemasukan pajak pemerintah
- Apakah benar peranan industri sawit kurang maksimal bagi pemasukan pajak
- Bagaimana upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan pemasukan pajak dari industri sawit
- Kebijakan pemerintah memperkuat sistem dan regulasi perpajakan
3. Sigit Nugroho, Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Kementerian LHK
- Kebijakan Kementerian LHK sebagai tindak lanjut program moratorium perijinan sawit
- Menyelesaikan persoalan legalitas kebun sawit rakyat di kawasan hutan
- Memberikan kepastian dan kejelasan tata ruang bagi sektor perkebunan
4. Wawan Wardiana, Direktur Litbang KPK
- Persoalan dan tantangan industri sawit berdasarkan kajian KPK
- Update perkembangan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (GPSDA) yang diinisiasi KPK
- Bagaimana upaya KPK terlibat dalam pembenahan industri sawit
- Usulan KPK memperkuat peranan sawit bagi perekonomian Indonesia
5. Enny Sri Hartati, Direktur INDEF
- Kontribusi sawit bagi perekonomian Indonesia dari aspek ekonomi dan ekspor
- Apakah kebijakan pungutan ekspor sawit akan efektif untuk mendongrak ekspor
- Usulan memperbaiki mekanisme pungutan ekspor sawit
- Benarkah industri sawit kurang berkontribusi bagi pemasukan pajak di Indonesia
- Masukan bagi KPK dan pemerintah untuk memperkuat peranan sawit bagi perekonomian