Sawit Mampu Penuhi Standar WHO
Prof Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar IPB University mengungkapkan minyak sawit mempunyai peluang untuk menjawab kebutuhan bebas trans fat (asam lemak). WHO menetapkan larangan trans fat pada 2023 mendatang.
“Karena secara natural, minyak sawit itu trans fat free. Untuk mencapai ini, WHO melakukan berbagai upaya lewat promosi dan menciptakan legislasi untuk menghindari lagi konsumsi trans fat,” ujar Purwayitno.
Kelapa sawit telah memberikan kontribusi tinggi bagi pemenuhan gizi di Indonesia dan dunia. Sampai sekarang, sekitar 75%-85% penggunaan minyak sawit ditujukan kepada sektor pangan. Disinilah peranan sawit untuk menjadi sumber makanan supaya mencegah kelaparan sebagaimana tertuang dalam prinsip Sustainable Development Goals (SDG’s).
“Keunggulan minyak sawit punya keseimbangan saturated fats dan unsaturated fats. Tapi, keunggulan ini belum dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Akibatnya, bermunculan isu negatif sawit dari aspek kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan riset kuat untuk meng-counter isu tadi,” ujar dalam Dialog Webinar Majalah Sawit Indonesia bertemakan “Kontribusi Sawit Bagi Pemenuhan Gizi Indonesia dan Dunia”, Selasa (23 Februari 2021).
Dialog ini menghadirkan empat pembicara lainnya yaitu Prof. Posman Sibuea (Guru Besar Universitas Katolik Santo Thomas), Dr.Dhian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI, Prof. Sri Raharjo, Guru Besar UGM, Fajar Marhaendra, R&D Product Application Manager APICAL Group (PT Asianagro Agungjaya).
Menurut Purwiyatno, kemampuan minyak sawit untuk dijadikan produk serbaguna (versatile), bebas trans fat, dan kaya fitonutrien belum menjadi perhatian pemerintah untuk didukung melalui program dan kebijakan. Sebagai contoh, para peneliti di Spanyol telah membuat konsensus bahwa tidak ada bukti mengaitkan konsumsi sawit dengan resiko kanker tinggi terhadap kematian manusia.
“Potensi sawit sangat tinggi peluangnya untuk menyelesaikan masalah SDG’s Indonesia. Syaratnya menjamin keamanan pangan. Ada program nasional bahwa minyak sawit di Indonesia mempunyai 3-MCPD dan GE rendah. Lalu, perlu mendorong riset. Dengan dukungan konsensus pakar untuk menyusun status sawit sebagai kandungan makanan dan kesehatan. Tujuannya menjadi referensi baik di dalam dan luar negeri
Tetapi, kata Purwiyatno, pemerintah Indonesia belum punya peta jalan (road map) untuk mengisi peluang tersebut. Padahal, ada peluang keunggulan fitonutrien dalam minyak sawit. ”Belum ada rencana pengembangan kearah tersebut. Lalu vitamin A di dalam sawit tidak dioptimalkan maksimal. Malahan, pemerintah membuat program fortifikasi lewat vitamin A sintetik. Padahal, minyak sawit secara natural sudah kaya vitamin A,” tuturnya.
Prof Posman Sibuea Guru Besar Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara menyatakan pemerintah Indonesia harus menjaga kelapa sawit dari kampanye hitam karena bisa menurunkan minat masyarakat untuk mengkonsunsumsinya. Peredaran produk makanan berlabel No Palm Oil akan merugikan pelaku industri termasuk juga petani. Ancaman label palm oil free itu muncul sejak tahun 2017 hingga kini terus terjadi. Sebagai contoh, Pod Chocolate yang mencantumkan label No Palm Oil di kemasan salah satu produk. Produk ini dimiliki oleh ekspatriat yang membuka bisnisnya di Bali.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 113)