Dirjenbun: Perusahaan Patuh ISPO, Jangan Takut Tekanan NGO

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Pertanian RI meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengikuti standar dan kriteria yang ditetapkan di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sertifikasi lain seharusnya tidak menjadi rujukan utama, apalagi hanya karena tekanan dari non governmental organization (NGO)/LSM ada perusahaan sawit sampai menghentikan pembelian TBS (tandan buah segar) dari petani.

”ISPO juga berlaku bagi perusahaan perkebunan yang terafiliasi dengan perusahaan induk mereka di luar negeri. Mereka tidak perlu mengikuti standar NDPE (no deforestation, no peat development, and no exploitation, Red.) karena ini membebani rantai pasok dan ujungnya petani sawit yang dirugikan. Ikuti saja yang ada di ISPO,” kata Kasdi usai menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia di Jakarta, Kamis (28/2).

Kasdi menyampaikan hal ini menjawab pertanyaan wartawan terkait masih terjadinya pemutusan pembelian CPO dari perusahaan pemasok yang dinilai oleh LSM asing tidak memenuhi kriteria NDPE. Padahal perusahaan pemasok tersebut banyak membeli TBS dari perkebunan sawit petani. Setelah sebelumnya pernah diberitakan Grup Wilmar memutus kontrak pembelian dari Gama Plantations.

”Indonesia telah mempunyai aturan yang jelas mengenai praktik-praktik berkelanjutan. Hormati dan ikuti saja ISPO karena hanya aturan itu yang berdaulat di Indonesia. Dalam ISPO kita punya komitmen jelas yakni mendorong petani dan industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan termasuk ketaatan pada NDPE. Jadi industri tidak perlu terprovokasi dengan persyaratan yang bukan ditetapkan pemerintah,” katanya.

Menurut Kasdi, sejumlah aturan yang diterapkan dalam ISPO telah memenuhi kriteria global dalam penerapan praktik-praktik berkelanjutan. ”Bahkan ke depan kami justru ingin menyederhanakan aturan, sesuai dengan masukan para pelaku usaha perkebunan termasuk petani agar bisa diikuti semua pihak,” katanya.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengatakan bahwa praktik tata niaga yang menyebabkan pemutusan pembelian. Apalagi CPO yang diputus itu sebagian hasil olah dari TBS kebun-kebun plasma.

Menurut Mukti, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia pada dasarnya telah patuh dengan semua peraturan terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like