Dinamika Hukum Pembentukkan RUU tentang Perkelapasawitan

Oleh: Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB)

(Ir. Achmad Mangga Barani, M.M. – Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.)*

Text Box: 1.	Artikel akan diterbitkan sebanyak dua kali yaitu edisi 15 Juni-15 Juli 2019 (Bagian Pertama), berikutnya edisi 15 Juli-15 Agustus 2019 (Bagian kedua)2.	Ir. Achmad Mangga Barani, M.M adalah pendiri Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan3.	Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. adalah Sekjen Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan
4.

Kepastian rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan (RUU Perkelapasawitan) telah bergulir sejak tahun 2015 dan berlanjut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016 sebagai usul inisiatif DPR. Pada tahun 2017, masuk kembali dalam Prolegnas  sebagai usul inisiatif DPR. Terakhir pada tahun 2019, dari 189 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019, terdapat 55 RUU yang dijadikan RUU Prioritas dalam daftar Prolegnas 2019 dan RUU Perkelapasawitan juga termasuk di dalamnya. Bahkan, DPR RI pada pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 menargetkan RUU Perkelapasawitan dapat disahkan menjadi UU pada masa sidang III 2018-2019.

Rencana pembentukkan RUU Perkelapasawitan sejak awal sampai saat ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, baik yang bersifat mendukung atau menolak. Dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dan harus ditanggapi secara positif, mengingat kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dan/atau unggulan Indonesia sehingga tidak sedikit pihak yang concern terhadap kelapa sawit Indonesia, baik dari kalangan dalam negeri ataupun luar negeri.

Beberapa elemen masyarakat telah menyampaikan berbagai pandanganya, antara lain, materi muatan RUU Perkelapasawitan dinilai hanya mengakomodasikan  kepentingan pelaku usaha yang berbentuk perusahaan atau konglomerasi. Berikutnya ada yang berpandangan bahwa materi muatan yang diatur dalam RUU Perkelapasawitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun Perkebunan dan undang-undang lainnya. Selanjutnya, penyusunan RUU Perkelapasawitan dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, terdapat isu yang dikaitkan dengan  penggunaan areal lahan gambut, hutan, dan dalam sengketa untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada sisi lain, terdapat beberapa hal atau isu yang dituntut untuk dimasukkan dalam RUU Perkelapasawitan, antara lain, terkait proses uji tuntas persoalan HAM dalam perkebunan kelapa sawit; perlindungan terhadap masyatakat lokal dan/atau masyarakat adat; isu perusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup; perhatian terhadap standarisasi dengan pendekatan HAM; pelaksanaan ISPO agar dipertegas dan diperkuat; insentif bagi pekebun; penegasan definisi pembukaan lahan ramah lingkungan; perlindungan pekerja/tenaga kerja; perizinan yang masih tumpang tindih; dana bagi hasil; dan kelembagaan (Badan Pengelola Perkelapasawitan Indonesia-BPPI).

Menurut hemat kami, untuk merespon dinamika yang ada dan mengakomodasikan berbagai tanggapan tersebut, RUU Perkekelapasawitan tentunya harus bisa memperhatikan minimal 3 (tiga) aspek, yaitu, aspek filosofis, aspek yuridis, maupun dari aspek sosiologis. 

Pertama, dari aspek filosofis, RUU tentang Perkelapasawitan diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan secara lahir dan batin bagi para pemangku kepentingan kelapa sawit dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kedua, dari aspek yuridis. RUU tentang Perkelapasawitan harus memperhatikan beberapa hal secara yuridis, antara lain, harus merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, materi muatannya harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya, materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Perkelapasawitan harus berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI 1945; perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Perencanaan penyusunan RUU tentang Perkelapasawitan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Apabila RUU tentang Perkelapasawitan akan dimasukkan dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud maka penyusunannya harus didasarkan atas perintah UUDNRI 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang-undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia Edisi 92, 15 Juni-15 Juli 2019)

4 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like