Dialog Borneo Forum: Sawit Tumbuh, Masyarakat Adat Tetap Terjaga

JAKARTA, SAWIT INDONESIA –  Perkebunan sawit bukan ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Faktanya, banyak kelompok masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan perkebunan sawit dan menjadi petani. Kendati demikian,  isu masyarakat adat dimanfaatkan LSM untuk menganggu perkebunan sawit yang telah berkembang bagus di daerah.

“Masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit tidak perlu dipertentangkan.  Hadirnya perkebunan bertujuan mensejahterakan  termasuk masyarakat adat,” ujar Totok Dewanto, Ketua Borneo Forum, dalam dialog webinar bertemakan “Merawat Industri Sawit Ditengah Isu Masyarakat Adat”, Kamis (24 September 2020).

Majalah SAWIT INDONESIA dan Borneo Forum bekerjasama mengadakan dialog webinar yang menghadirkan  pembicara antara lain Dr. Surya Tjandra (Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/BPN), Dr. Sadino (Pengamat Hukum Kehutanan), dan Sudarsono Soedomo, Ph.D (Dosen IPB University). Adapun pengurus GAPKI antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Kanya Lakshmi (Sekjen GAPKI), Agam Faturrachman (Pengurus GAPKI), Muhammadsjah Djafar (Ketua GAPKI Kaltim), dan pengurus GAPKI lainnya baik pusat serta provinsi. Dialog ini dihadiri 300 peserta dari perwakilan perusahaan, petani, masyarakat adat, akademisi, dan media.

Totok menjelaskan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ingin jaminan kepastian berusaha dan perlindungan hukum berdasarkan regulasi. Tidak ada perusahaan yang ingin memperuncing persoalan dengan masyarakat termasuk masyarakat adat. Di lapangan, bisa terjadi perusahaan sudah dapat izin lalu menjalankan kegiatan ternyata  ada klaim dari masyarakat adat bahwa areal perusahaan menjadi wilayahnya.  Akibatnya,  perusahaan tidak nyaman dengan klaim ini. Padahal, klaim masyarakat adat ini kerap kali tidak dapat menunjukkan legalitas dari pemerintah yang berwenang dalam penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Dr. Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/BPN, menyebutkan pemerintahan Joko Widodo memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan sawit berkelanjutan dengan menerbitkan peraturan antara lain Inpres No. 8/2018, Inpres No. 6/2019, dan Perpres No. 44/2020. Dengan luasnya dampak dan manfaat dari industri kelapa sawit bagi Indonesia, maka  keberadaan dan hubungan masyarakat hukum adat dengan kelapa sawit adalah suatu kenyataan yang harus menjadi bagian  bagi pengembangan praktik berkelanjutan.

“Harus diakui, kelapa sawit merupakan komoditas paling efisien dan tinggi produktivitas sampai sekarang. Dalam konteks masyarakat adat dan kebun sawit, harus ada perubahan perspektif tidak sebatas melihat masalah. Tapi temukan solusi. Karena sawit juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, perlu penyediaan ruang hidup bagi masyarakat adat yang proporsional dan berkekuatan hukum,” kata Surya Tjandra.

Dr. Sudarsono sepakat apabila kelapa sawit dan masyarakat adat sebaiknya tidak perlu dipertentangkan  karena masyarakat adat tidak ingin konflik dengan siapapun, termasuk dengan pengembang kebun sawit. Banyak pula masyarakat adat yang  menjadi bagian dalam pengembangan kebun sawit.

“Persoalan  hutan adat dan perkebunan terjadi akibat ketidakjelasan regulasi. Dalam hal ini, Kementerian LHK tidak boleh bekerja sendiri. Tapi libatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Ia pun mengkritisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam aturan ini dibuat  lima skema perhutanan sosial yaitu Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Yang menjadi pertanyaan kenapa sawit dilarang dalam skema perhutanan sosial. “Jadi, pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya,” tegasnya.

Berkaitan dengan pembahasan RUU Masyarakat Adat, pemerintah sebaiknya melihat RUU ini lebih jeli karena berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat,  karena mayoritas lahan yang diklaim sebagai wilayah adat juga masuk sebagai klaim kawasan hutan oleh KLHK. Melihat kondisi riil masyarakat adat saat ini, menurut  Dr. Sadino RUU ini patut dicermati lebih jeli sebab saat ini masyarakat adat telah diatur didalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lintas sektoral. Sebaiknya regulasi yang ada dan terkait masyarakat adat yang tersebar tersebut, pemerintah mengharmoniskan peraturan hukum adat yang sudah ada. Takutnya kalau RUU Masyarakat Adat diketok oleh DPR juga tidak bisa diimplementasikan. “Sudah ada di UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Peraturan Daerah lainnya,” kata Sadino.

Sadino menegaskan bahwa apabila ada yang mengakui kelompok masyarakat adat tidak bisa sebatas klaim semata karena harus ada pengakuan secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012, Putusan MK No. 31 Tahun 2007 dan Putusan MK No. 34 Tahun 2011. Pengakuan masyarakat adat ini membutuhkan proses panjang karena melewati serangkaian tahapan syarat seperti turun temurun hidup di wilayah tersebut, ada ikatan kuat terhadap leluhur, hubungan kuat dengan lingkungan hidup, dan adanya sistem nilai berbasis ekonomi, politik serta social dan tentunya tetap menghormati hak pihak lain yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti investasi perkebunan kelapa sawit.

“Yang terjadi sekarang, belum ada inventarisasi database masyarat adat secara optimal. Kalau persoalan ini tidak terselesaikan maka potensi konflik tenurial bisa terjadi. Sebagai contoh, Badan Registrasi Wilayah adat menglaim ada 9,2 juta hektare lahan adat,” jelasnya.

Kendati demikian, dikatakan Sadino, pelaku usaha perkebunan sebaiknya tidak khawatir terhadap adanya klaim sekelompok masyarakat adat. Asalkan mereka tetap memiliki legalitas lahan sesuai perundang-undangan seperti tetap berpegang pada Izin Usaha Perkebunan, HGU dan perizinan lainnya.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyebutkan tantangan yang dihadapi industri sawit kian berat lantaran dihadang beragam isu seperti tenaga kerja, hak asasi manusia, dan masyarakat adat. Untuk itu, pemerintah diharapkan membuat kepastian bagi investasi melalui implementasi regulasi.  “Karena isu sosial terus digerakkan dengan isu masyarakat adat lalu klaim tanah. Klaim tanah sekarang nuansanya menjadi klaim masyarakat adat. Bahkan kebun yang usianya sudah mencapai ratusan  tahun diklaim punya masyarakat adat,” jelasnya.

Pemerintah juga sebaiknya lebih jeli melihat persoalan ini karena banyak petani berasal dari masyarakat adat dan lokal setempat. “Petani sawit dari masyarakat setempat sebaiknya dilindungi juga. Sebagai contoh, petani yang diklaim ada di kawasan hutan menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.

 

 

Related posts

You May Also Like