JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kemitraan antara petani dan perusahaan tetap dibutuhkan asalkan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman GAPKI dan APKASINDO Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (8 Oktober 2020). Penandatanganan diwakili Eddy Sapta Binti, Ketua GAPKI Kalsel dan Samsul Bahri, Ketua DPW APKASINDO Kalsel yang disaksikan Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO), Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara (Dewan Pembina DPP APKASINDO), Eddy Abdurrachman (Dirut BPDP-KS), Suparmi (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan), Rino Afrino (Sekjen DPP APKASINDO), Suryanto Bun (Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani GAPKI) dan Mukti Sardjono (Direktur Eksekutif GAPKI) .
“Kami ingin kemitraan setara yang saling menguntungkan dan terbuka jangan ada yang ditutup-tutupi. Kewajiban kemitraan sesuai aturan pemerintah seperti dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ada kewajiban kemitraan dalam bentuk pembangunan kebun masyarakat alokasi 20 persen. Hal ini dijalankan semua baik yang sudah dan belum lakukan kemitraan,” ujar Samsul Bahri.
Samsul mengakui perusahaan menghadapi kendala untuk merealisasikan kemitraan 20%. Yang terjadi di lapangan, klaim kebun sawit di Kawasan hutan juga menghambat akses kemitraan. Sebagai solusinya, pola kemitraan dapat dijalankan melalui skema lain seperti tanaman karet dan ternak. Tujuannya, masyarakat petani di sekitar kebun tetap bisa sejahtera melalui kemitraan.
Dikatakan Samsul, kemitraan merupakan wujud komitmen APKASINDO dan GAPKI untuk mempercepat program Peremajaan Sawit 500 ribu hektare yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
“APKASINDO Kalsel sangat setuju kemitraan terus berlanjut bersama perusahaan anggota GAPKI. Kerjasama ini dapat saling bersinergi dan saling menguntungkan,” papar Samsul yang didampingi pengurus dan petani binaan APKASINDO dari 5 kabupaten di Kalsel.
Eddy S Binti, Ketua GAPKI Kalsel mengharapkan kerjasama kemitraan mendukung pembangunan berkelanjutan dari sisi pemerintah dan dunia usaha. Penguatan kemitraan merupakan kunci utama bagi pengembangan usaha perkelapasawitan dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Baik GAPKI Kalsel dan APKASINDO punya perspektif sama untuk membantu pembangunan ekonomi daerah dan memperkuat industri sawit,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suparmi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel mendukung kerjasama GAPKI dan APKASINDO Kalimantan Selatan dalam membangun kemitraan sinergi dan akan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendorong percepatan sektor perkebuna bagi ekonomi daerahr dan masyarakat. Saat ini, luas perkebunan sawit di provinsi Seribu Sungai ini mencapai 543 ribu hektar. Dari jumlah tersebut, perkebunan sawit swasta sekitar 426 ribu hektar dan 106 ribu hektare dikelola oleh petani.
Sementara itu, Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO menyebutkan 7 dari 10 Kemitraan hanya berlangsung 1 generasi, generasi ke 2 plasma sudah minta mandiri. Untuk mengatasi ini, konsep kesetaraan menjadi kunci utama kemitraan perusahaan dan petani supaya tetap berkelanjutan. Yang perlu diperhatikan upaya memperkuat kemitraan sehingga melibatkan semua pihak untuk saling kontrol.
“Apkasindo mengajak supaya semua petani bermitra dengan mengadopsi kemitraan Setara, jauh lebih nyaman jika bermitra. Sebagai organisasi petani terbesar di Indonesia, anggota APKASINDO tidak hanya dari petani swadaya. Adapula petani plasma dan mitra perusahaan,” ungkapnya.
Tiga konsep kemitraan setara tersebut antara lain keterbukaan manajemen, akuntabel (bersedia di audit) dan saling menguntungkan.
Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDP-KS, menyambut baik kerjasama kemitraan petani dan perusahaan untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Sampai Agustus 2020, BPDP-KS telah menyalurkan dana PSR kepada petani peserta program mencapai sebesar Rp 36,824 miliar di Kalimantan Selatan. Program ini menjangkau 1.472 hektare yang melibatkan 786 petani. Namun, dari jumlah penyaluran tadi baru 54,4% atau Rp 20 miliar yang dicairkan petani.
Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Dewan Pembina DPP APKSINDO, mendukung hubungan sinergis antara perusahaan dengan petani sawit. Melalui kerjasama erat ini berbagai program sawit lebih mudah berjalan seperti peremajaan sawit rakyat.