JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diminta mewaspadai dampak kerugian ekonomi dan sosial apabila demo skala besar terus berlanjut. Dalam satu hari kegiatan ekonomi dapat berhenti sehingga ditaksir kerugian mencapai Rp 4 Triliun.
“Angka ini hitungan kasar sekitar Rp 4 triliun akibat tutupnya toko. Berhentinya kegiatan bisnis sehingga tidak ada transaksi ekonomi. Distribusi terganggu, warung-warung yang kecil juga tutup,” kata Dr.Rizal Tito, Akademisi yang menjadi pembicara Dampak Ekonomi Demo 411, di Jakarta, Rabu (30/11).
Nilai sebesar Ro 4 triliun ini dihitung berdasarkan dengan asumsi 20.000 toko tutup dimana satu toko diperkirakan beromzet Rp 25 juta. Selain itu, pengunjung mal atau kafe berkurang hampir 50 persen serta sejumlah acara rapat dan pertemuan di hotel dibatalkan.
“Efek dari demo 411 bisa berlanjut ke isu ekonomi lain spt menolak penambahan utang negara,” kata Tito.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di sela diskusi mengatakan aksi massa pada 4 November lalu atau dikenal 4/11 berdampak kepada pelaku usaha mengambil stok secukupnya. Mereka khawatir jika membeli dalam jumlah banyak, tidak terserap oleh distributor. Akibatnya, gudang mereka kosong. Hal ini juga akan terjadi pada aksi damai 2 Desember atau 2/12.
“Pelaku usaha seperti tekstil atau elektronik mengambil stok secukupnya, enggan ambil banyak-banyak khawatir tidak terserap, dari yang biasanya ambil 100, sekarang hanya 20, jadi penurunannya bisa 80 persen,” kata Ade.
Mantan Jubir Wapres era Boediono, Yopie Hidayat dalam diskusi yang sama menyebutkan pasar finansial global mengalami guncangan pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Kebijakan Trump telah membuat dolar AS menguat ke seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah. Dana-dana yang selama ini tinggal di negara-negara berkembang mulai mengalir kembali dengan kencang ke AS. Jika tidak diantisipasi akan menekan perekonomian nasional.
Supaya demo tidak berlanjut, kata Tito, hukum harus ditegakkan secaraadil di atas kepentingan bangsa dan negara.
“Intensifkan koordinasi antar kementerian untuk menjaga stabilitas harga pangan,”tambah Tito.
Yopie menyebutkan pemerintah tetap perlu waspada dengan gejolak ekonomi serta politik yang terjadi di negara Asia lain seperti India, Malayasia, dan Korea Selatan. Lantaran krisis itu bersifat menular kepada negara lain. “Belajar dari krisis 98, kita dikatakan kuat dan bebas dari krisis di negara Asia lain. Ternyata kena juga,”pungkas Yopie.