JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyambut baik pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk menuntaskan persoalan pangan termasuk minyak goreng dan memperkuat kinerja ekspor. Usulan PASPI adalah menghilangkan hambatan sawit seperti DMO maupun DMO tetapi pertahankan levy serta duty ekspor sawit.

“Istilahnya turun gunung, barangkali dapat menjadi sebutan bagi Bapak Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Wakil Ketua MPR  kini turun gunung menakhodai Kementerian Perdagangan RI. Makin menarik karena harus menyelesaikan kekisruhan sektor minyak goreng yang sudah berlangsung 6 bulan,” ujar Tungkot dalam perbincangan melalui telepon, Kamis (16 Juni 2022).

Menurut Tungkot,  posisi Bang  Zulhas yang sebelumnya Wakil Ketua MPR akan memiliki sudut pandang masyarakat secara utuh, konsumen dan produsen sama sama penting dan keduanya dihubungkan oleh kegiatan perdagangan. Sudut pandang seperti inilah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kisruh minyak goreng hulu- hilir.

“Menyeimbangkan kepentingan konsumen migor dengan kepentingan produsen  bahan baku minyak goreng yakni TBS (khususnya petani sawit). menjaga kepentingan domestik dan ekspor. Bahasa mudahnya petani, konsumen, industri sawit dan pemerintah sama sama happy atau win-win condition. Harga TBS petani menguntungkan untuk mengikuti harga CPO dunia yang lagi naik, affordability, dan availability migor bagi konsumen domestik terjamin,” kata Tungkot.

Tungkot menguraikan terjemahan win-win condition ini dalam kebijakan secara teori ekonomi tidak sulit. Hilangkan semua hambatan ekspor sawit termasuk DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) kecuali bea keluar (duty) dan pungutan (levy) sehingga ekspor lancar. Dampak positifnya adalah harga TBS petani kembali meningkat.

“Duty dan levy itu berfungsi sebagai “ pagar luar” agar tidak semua minyak sawit ( termasuk bahan baku  migor) lari ke pasar dunia. Sebagian akan tetap ada di dalam negeri dan harganya juga lebih rendah dari harga dunia, sehingga affordable dan available di dalam negeri. Ini telah terbukti ampuh sebelum Januari 2022,” urai Doktor Lulusan IPB University ini.

Ia mengatakan sebenarnya mudah saja  jika pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan harga lebih murah minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Pemerintah tugaskan Bulog dan BUMN pangan untuk  misi tersebut yang dibiayai oleh dana sawit ( pungutan) atau dana BPDPKS.

“Skema seperti ini kita pernah relatif sukses tahun 1970-1990. Dengan cara tersebut semua happy dan tak gaduh. Masyarakat happy dengan ketersediaan migor dan harga yang lebih murah (dibandingkan di negara lain), petani sawit dan keluarganya juga happy karena harga TBS sawit kembali bergairah. Pemerintah  dapat penerimaan duty dan levy serta senang melihat rakyatnya tersenyum, devisa makin naik menyehatkan neraca perdagangan,  dan pemilu 2024 pun sukses,” pungkasnya.

Share.