Dari Pungutan Sawit Untuk Beasiswa dan Riset

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen membangun penelitian dan SDM kelapa sawit. Program ini akan terus ditingkatkan untuk memperkuat pengembangan sektor hulu dan hilir sawit.

Di pengujung 2020, Eddy Abdurrachman Direktur Utama BPDPKS tetap bersemangat menyampaikan capaian program sawit dan rencana tahun depan. Pada 2021, Badan Layanan Umum ini menghitung besaran dana yang dihimpun dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp 45 triliun.

“Pergrakan harga CPO yang fluktuatif membuat BPDPKS kesulitan memproyeksikan jumlah dana bisa dihimpun. Karena itu, kami membuat beberapa proyeksi besaran dana yang bisa dihimpun mulai harga paling rendah sampai  tinggi,” ujarnya dalam jumpa pers pada pertengahan Desember 2020.

Ia mengatakan pemerintah telah memutuskan kebijakan untuk merubah tarif pungutan ekspor sawit dan produk turunannya yang diwujudkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191 / PMK.05 /2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk menyesuaikan kebutuhan dana bagi pendanaan program- program sawit berkelanjutan, sekaligus meyakinkan seluruh pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan program mandatori biodiesel B30. Program mandatori biodiesel ini tidak hanya penting untuk kedaulatan dan kemandirian energi nasional tetapi juga manjaga kestabilan harga sawit.

Kendati demikian, sejatinya penggunaan dana pungutan tidak sebatas penyaluran biodiesel. Dana ini dipakai pula untuk membiayai riset dan sumberdaya manusia (SDM). Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan beasiswa kepada 2.605 anak petani dan buruh sawit. Dana ini digunakan untuk membiayai pendidikan mereka di perguruan tinggi.

“Di program pengembangan SDM sawit, sejak tahun 2015, BPDPKS telah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak petani maupun buruh sawit. Total penerima beasiswa mencapai  2.605 Mahasiswa,” ujar Eddy Abdurrachman,

Penyaluran beasiswa diberikan untuk program politeknik D1, D3 dan D4. Menurut Eddy beasiswa ini  telah menghasilkan 1.200 sarjana D1, 120 sarjana D3, dan juga telah dilaksanakan program pelatihan kepada 9.178 petani sawit.

Di program risetdan pengembangan sawit, sejak tahun 2015 hingga 2020, BPDPKS telah memberikan total dukungan pendanaan riset sebesar Rp 326,2 Miliar dengan melibatkan 43 lembaga litbang, 667 peneliti, 346 mahasiswa dan telah menghasilkan output sebanyak 192 publikasi jurnal internasional dan nasional, 5 buku, serta 40 paten.

Beberapa riset unggulan yang dibiayai BPDPKS antara lain: pengembangan katalis merah putih dan teknologi bahan bakar nabati biohidrokarbon (green diesel (D100), Green Gasoline/ Bensin Sawit (Bensa) (G100) dan lainnya) yang telah dijadikan riset strategis nasional, rancang bangun teknologi untuk meningkatkan kualitas panen, pengembangan teknologi peningkatan mutu minyak sawit, mitigasi terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh kandungan kimia minyak sawit (3-MCPDE dan GE), sistem deteksi dini penyakit pohon sawit seperti ganoderma, dampak pengusahaan kebun sawit pada lahan gambut serta pengembangan aplikasi teknologi berbasis IT untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri sawit.

Mandatori biodiesel

Eddy Abdurrachman mengatakan Hingga 15 Desember 2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana sebesar Rp 25,67 triliun untuk program insentif biodiesel. “Dari dana sebesar ini dipakai untuk penyaluran biodiesel sebesar 7,43 juta kiloliter,” ujarnya.

Jika dihitung dari 2015, BPDPKS telah mengucurkan Rp 55,85 triliun untuk membayar selisih antara harga biodiesel dan solar, dengan volume biodiesel sebesar 23,49 juta kiloliter. Dari pembayaran insentif biodiesel ini turut memberikan sumbangan kepada penerimaan negara berupa PPN sebesarRp 4,83 triliun.

Program insentif Biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS yang implementasi pertamanya sejak Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 Juta KL setara dengan pengurangan Greenhouse Gas Emissions (GHG) sebesar 34,68 Juta Ton CO2 ekuivalen dan menyumbang sekitar Rp4,83 Triliun Pajak yang dibayarkan kepada negara.

Menurutnya mandatori biodiesel sangat bermanfaat yakni mengurangi green house gas emissions, meningkatkan nilai tambah industri hilir sawit hingga memperbaiki standar deviasi harga CPO.

Program PSR

Tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dilaksanakan untuk membantu Pekebun Rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan pohon kelapa sawit yang lebih produktif dan TBS yang lebih berkualitas, penerapan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices serta mengurangi risiko pembukaan lahan illegal seperti Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan sejak awal Januari hingga 6 Desember 2020, pihaknya sudah menyalurkan dana sebesar Rp 1,98 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Dana telah disalurkan sbesar  Rp 1,98 triliun yang menjangkau luasan lahan untuk peremajaan sawit rakyat seluas 71.237 ha,” ujarnya.

Sementara itu, sejak tahun 2016 hingga 2020, BPDPKS sudah menyalurkan sekitar Rp 4,5 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR). Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai peremajaan kelapa sawit seluas 172.934 hektar dengan melibatkan sekitar 75.993 pekebun swadaya dan plasma.

Eddy menyebutkan untuk mempermudah penyaluran dana PSR juga terus dilakukan penyempurnaan meliputi penyederhanaan persyaratan, verifikasi terintegrasi, dan aplikasi PSR secara online, sebagai media untuk pengajuan proposal, evaluasi dan monitoringnya.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like