Cegah Karhutla, GAPKI Bersinergi Dengan Pemerintah dan Masyarakat

Perusahaan sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

 Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan antisipasi Pengendalian Karhutla Semester I tahun 2019 di Provinsi Riau, pertengahan Juli 2019. 

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi V Kabtibmas dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Riau, Danrem Riau, Kapolda Riau, serta perwakilan provinsi rawan karhutla yang meliputi BPBD, Danrem, dan Kapolda dari 16 provinsi, dan juga dari Kementerian/Lembaga Pusat, antara lain Kemenko PMK, KLHK, Kementan, BMKG, BNPB, LAPAN. 

Upaya pengendalian karhutla telah dilakukan oleh kementerian/lembaga lain yang diawali dengan koordinasi antar instansi dan aksi-aksi di tingkat tapak. Sebagaimana telah dilakukan oleh KLHK melalui patroli terpadu di tingkat desa, pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. 

Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Karhutla mewakili KLHK juga menyampaikan pentingnya upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak terutama kegiatan patroli, sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat, penegakan hukum bidang karhutla, serta ditekankan lagi optimalisasi anggaran DBH DR dan dana desa untuk pengendalian karhutla. 

“Sejak bulan Maret, KLHK telah menggerakkan patroli terpadu di provinsi-provinsi rawan. Bulan Juli hingga Oktober nanti intensitas patroli terpadu akan lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi puncak musim kemarau,” tambah Raffles.

Brigade Pengendalian Karhutla KLHK, Manggala Agni selalu siaga di lapangan bersama-sama dengan para pihak untuk melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla. Beberapa wilayah saat ini masih terjadi karhutla seperti yang terjadi di Wilayah Riau, Sumsel, dan juga wilayah Kalimantan. Manggala Agni bersinergi dengan TNI, POLRI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan juga pihak swasta melakukan pemadaman sampai tuntas. 

Penetapan Status Siaga Darurat terutama di provinsi rawan sangat penting untuk pergerakan sumber daya dalam pengendalian karhutla, baik melalui Satgas Gabungan maupun operasi udara. Seiring dengan prediksi BMKG bahwa curah hujan akan terus menurun mulai Juli hingga Oktober mendatang dan musim kemarau yang lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Raffles menambahkan bahwa saat ini, sudah ada lima provinsi rawan yang menetapkan status siaga darurat, yaitu Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, dan Kalsel. Beberapa kabupetan juga telah menetapkan status siaga darurat seperti Kabupaten Dumai (Riau), Sambas (Kalbar), Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur (Kalteng). 

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 93, 15 Juli – 15 Agustus 2019)

7 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like