Tahun sudah berganti. Dinamika perjuangan di tahun 2022 dipungkasi dengan harapan dan semangat baru. Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Asa baru di tahun yang baru, 2023.
Lantas bagaimana dengan geliat pembangunan di Benua Etam, Kalimantan Timur?
Empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Kalimantan Timur terus bergerak maju. Sederet prestasi berhasil ditorehkan. Hampir semua target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sukses dicapai, meski dalam dua tahun terakhir, dunia mengalami guncangan hebat karena pandemi Covid-19. Visi Kaltim Berdaulat masih “On the Track”, bahkan dengan sejumlah kemajuan luar biasa.
Gambaran keberhasilan Visi Kaltim Berdaulat antara lain bisa dicermati dari tingkat kehidupan masyarakatnya yang semakin membaik. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kaltim berada di posisi tiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tahun 2019, IPM Kaltim 76,61. Tahun 2020 turun di angka 76,24 akibat tingginya penyebaran Covid-19. Tahun 2021 dengan kerja terukur dan terencana, IPM Kaltim kembali meningkat menjadi 76,88. Bahkan di tahun 2022 IPM Kaltim bisa menembus 77,44 dari target 77,25.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2022 sebesar 236.250 orang atau sebesar 6,31 persen. Jumlah tersebut menurun dalam setahun sebanyak 5.520 orang (0,23 persen) jika dibandingkan Maret 2021. Angka itu masih di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,54 persen. Posisi Kaltim berada di 10 terendah se-Indonesia. Selain itu, tingkat pengangguran hingga 2022 mampu ditekan hingga 5,72 persen.
Sukses pelaksanaan Visi Kaltim Berdaulat juga bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Meski sempat mengalami perlambatan dan kontraksi (pertumbuhan minus) di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi Kaltim perlahan bangkit. Perekonomian Kaltim tumbuh 3,53 persen dibanding tahun sebelumnya 2,48 persen. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi sector nonmigas dan batu bara mencapai 5,31 persen.
Realisasi investasi Kaltim mencapai Rp41,20 triliun dari target investasi 2022 sebesar Rp54 triliun ((76,31 persen). Selain itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim pada tahun 2021 masuk peringkat lima nasional.
Kinerja perekonomian dan investasi demikian menunjukkan bahwa, meskipun di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Kaltim tetap bekerja keras membangun perekonomiannya dengan baik.
Keberhasilan Visi Kaltim Berdaulat berikutnya adalah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sebagai informasi, ruas jalan nasional di Kaltim sepanjang 1.710 km, jalan provinsi 895 km, dan jalan kabupaten/kota lebih kurang 8.000 km.
Pada tahun 2023, Pemprov Kaltim menargetkan 82% dari 895 km jalan provinsi dalam kondisi mantap. Hingga akhir 2022 untuk kondisi jalan provinsi mantap sebesar 77,41%. Sementara jalan nasional mantap kondisi saat ini 82% dan target 90% pada 2024.
Keberhasilan Visi Kaltim Berdaulat berikutnya adalah soal listrik. Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi sendiri sudah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk bisa menikmati aliran listrik 24 jam penuh di semua wilayah. Salah satunya dengan membangun PLTS Terpusat.
Hingga semester I tahun 2022, elektrifikasi di Kaltim sudah mencapai angka 92,07% dari target 93%. Sementara jumlah Desa Berlistrik di Kaltim tahun ini sudah tercapai 100%.
Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.
Desa Berlistrik sendiri dipahami sebagai desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan menyala tidak lebih dari 6 jam sehari.
Sejak tahun 2020 hingga 2022, Desa Berlistrik sudah mencapai 100%. Sebelumnya pada tahun 2018 capaiannya masih 98,94% dan tahun 2019 capaiannya 99,13%.
Sukses pelaksanaan Visi Kaltim Berdaulat juga bisa diwujudkan di bidang-bidang lainnya, seperti kesehatan dan reformasi birokrasi.
Penetapan Kaltim sebagai ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipastikan berdampak sangat signifikan bagi kemajuan pembangunan Kaltim secara umum.
Sebut saja dalam hal alokasi APBN. Tahun 2023, Kaltim mendapat alokasi sangat fantastis mencapai Rp62,79 triliun. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2023 dengan nilai total Rp30,20 triliun dan alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim sebesar Rp32,59 triliun. Alokasi besar ini menjadi sejarah baru dan terbesar bagi Kaltim. APBD Kaltim 2023 sebesar Rp17,2 triliun juga menjadi APBD Kaltim terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Kaltim.
Tahun 2023 adalah tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Tahun pembuktian, dimana Kaltim sungguh-sungguh berdaulat dan mandiri. Menjaga konsistensi pembangunan prorakyat selama lima tahun, tanpa proyek mercusuar, kecuali dengan pembiayaan APBN. Sesuai komitmen awal, APBD hanya untuk program yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
Sukses Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi menarik Ibu Kota Nusantara ke Kaltim adalah bukti kuat menuntaskan komitmen awal menarik APBN lebih besar untuk pembangunan infrastruktur berbiaya tinggi di Kaltim, seperti jalan tol, jalan nasional, jembatan, pelabuhan dan bandara, kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga sukses selalu menaungi Bumi Ruhui Rahayu, Kalimantan Timur.
Sumber: kaltimprov.go.id