JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Program Peremajaan sawit Rakyat (PSR) menjadi program yang paling menantang dalam realisasinya bagi BPDPKS. Di tahun mendatang, tantangan terbesarnya yaitu akselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR), dengan kondisi di lapangan. Hal yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat program PSR untuk mencapai target yang menjadi keinginan pemerintah yaitu setiap tahunnya 180 ribu ha/tahun.
Hal tersebut diutarakan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, saat Laporan Tahunan Kinerja, pada Selasa (28 Desember 2021).
Dikatakan Eddy, program PSR memang pekerjaan yang tidak mudah, berdasarkan data yang ada capaian tertinggi pada 2020 yaitu 94.000 ha. Sementara, di tahun 2021 hanya mencapai 42,2 ribu ha.
“Ini menjadi tantangan pada tahun 2022 yang harus kita hadapi. Untuk itu, kita akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dan melalui skema kemitraan yang ada mengajak perusahaan sawit baik negara maupun swasta untuk bersama menyukseskan program PSR,” ujarnya.
Seperti diketahui, BPDPKS memiliki sejumlah kegiatan/program prioritas dalam rangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Tujuannya menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian supply, kepastian pasar dan tersedianya infrastruktur yang mendukung, utamanya untuk melakukan transformasi kesejahteraan rakyat melalui industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Terkait dengan penyaluran dana untuk program PSR, Eddy mengatakan sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 Ha untuk 105.684 pekebun dengan dana mencapai Rp6,59 triliun yang tersebar di 21 Provinsi di Indonesia.
“Capaian di tahun 2021 ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh legalitas lahan khususnya yang terkait dengan Kawasan hutan dan tumpang tindih lahan, permasalahan kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali,” jelasnya.
Kelapa Sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan terbukti memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, salah satunya sebagai sumber devisa negara non migas, penyedia lapangan kerja, serta menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan di Indonesia.
Dalam mendukung industri pengolahan di Indonesia, kelapa sawit menjadi tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, margarin, lilin, sabun, industri kosmetik, industri farmasi hingga menjadi bahan bakar biodiesel. Bahkan sisa pengolahan kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi kompos, campuran bahan pakan ternak, biogas dan lain sebagainya. Semuanya merupakan bukti industri kelapa sawit telah menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang, memberi akses pendidikan, layanan kesehatan, teknologi dan informasi.
“Industri kelapa sawit ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil. BPDPKS didirikan pada tahun 2015 untuk mendorong pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui pengelolaan dana yang prudent, transparan, dan akuntabel,” jelas Eddy.
Selanjutnya, ia menambahkan sebagai lembaga pengelola dana, pihaknya memastikan prinsip “from palm oil to palm oil” diterapkan di setiap program
