MEDAN, SAWIT INDONESIA – – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) didukung BPDPKS Cabang Sumatera Utara fokus membahas percepatan Peremajaan Sawit Rakyat di IPOS Forum (Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum) 2023. IPOS Forum yang berlangsung 26-27 Oktober 2023 di Medan, Sumatera Utara, ini menghadirkan 20 narasumber di 7 sesi diskusi yang diikuti 500 peserta.
“IPOS digelar dalam bentuk sarasehan yang merupakan wadah para pemangku kepentingan perkelapasawitan untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi isu utama. Kami juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyelenggaraan IPOS Forum setiap tahunnya,” ujar Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Cabang Sumatera Utara, dalam siaran pers.
Pada 2023, agenda utama IPOS Forum meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengujian Rendemen TBS Pekebun, Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Regulasi Tata Ruang Wilayah, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) industri kelapa sawit, dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).
Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Crued Palm Oil BPDPKS, Ahmad Moenir menjelaskan bahwa Untuk mendukung Pekebun Rakyat, solusi Indonesia adalah melalui program penanaman kembali sawit besar-besaran yang bertujuan untuk membantu Pekebun Rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.
Dijelaskan Moenir, dilakukan upaya percepatan pengajuan PSR Jalur Kemitraan yang sebelumnya pengusulan diajukan melalui BPDPKS (Permentan No 3 Tahun 2022 ), menjadi melalui Ditjenbun (Perubahan Permentan No 19 Tahun 2023).
Terdapat 2 batch Rekomendasi Teknis jalur Kemitraan yaitu Rekomtek bulan Mei dan Bulan September 2023. Pada Rekomtek PSR kemitraan bulan Mei 2023 Terdapat 7 Usulan PSR Jalur Kemitraan yang masuk dan selesai diverifikasi surveyor dengan
luasan 1.709 ha dari Provinsi Riau dan Jambi. Ke-7 (tujuh) usulan tersebut telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dirjenbun pada 8 Mei 2023, pada 16 Mei 2023 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 3 Pihak penyaluran Dana PSR Jalur Kemitraan dan telah disalurkan dananya secara keseluruhan pada 27 Juni 2023.
Pada Rekomtek PSR kemitraan bulan September 2023 Terdapat 7 Usulan PSR Jalur Kemitraan yang masuk dan selesai diverifikasi surveyor dengan luasan 1.892 ha dari Provinsi Ria, Kalsel, Sumbar, dan Sumut. Dan telah disalurkan dananya pada 29 September 2023. Total Penyaluran PSR Jalur Kemitraan sampai dengan TW 3 Tahun 2023 adalah kepada 14 Proposal dengan luasan 3.602 Ha.
Timbas mengatakan, pada hari pertama acara, salah satu isu yang menjadi bahasan utama dalam forum tersebut, adalah terkait legalitas lahan perkebunan sawit dalam rangka mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.
Menurut dia, peranan Sumut dalam industri sawit cukup penting dan kasus lahan perkebunan sawit anggota GAPKI yang diidentifikasikan masuk kawasan hutan itu juga menjadi masalah krusial di Sumut. Timbas Prasad Ginting menyebutkan di Sumut ada lahan yang diindentifikasi masuk kawasan hutan.
“Karena itu GAPKI Sumut bersama GAPKI pusat dan lainnya terus berjuang menyelesaikan masalah itu,” katanya.
Di akhir acara IPOS Forum 2023, GAPKI Sumut menyampaikan tujuh rekomendasi diantaranya Peremajaan Sawit Rakyat yang bersumber dari gagasan dan pandangan 20 narasumber di tujuh sesi diskusi.
Berkaitan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Pemerintah (Kementerian Pertanian dan BPDPKS) perlu meningkatkan dukungan finansial dan teknis untuk program PSR serta memberikan solusi konkret terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi petani kelapa sawit, seperti kendala kekeliruan masuknya kawasan hutan ke dalam lahan kebun, tumpang tindih status lahan dan masalah agraria lain. Diperlukan upaya untuk memudahkan pemenuhan persyaratan administratif, serta memperbaiki kestabilan sistem penginputan PSR online. Stakeholders, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perusahaan kelapa sawit lainnya, sangat perlu mendukung program PSR dengan memberikan kemudahan bermitra guna akses lebih luas ke benih unggul dan teknologi peremajaan kepada petani ataupun kelompok tani kelapa sawit. Selain itu, langkah konkret juga harus diambil untuk meningkatkan minat PSR perlunya sektor perbankan dalam mendukung PSR dan menyediakan sumber pendanaan yang lebih memadai terutama ada masa P0+.