BALI, SAWIT INDONESIA – Pemerintah menginginkan BLU BPDPKS harus terus mengkaji dampak dari tarif layanan bagi pengusaha dan petani untuk industri sawit. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis, Kementeriann Koordinator Perekonomian, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T, saat menghadiri “Sosialisasi Penerapan Tarif Layanan BLU BPDPKS Terhadap Perkebunan dan Industri Sawit Berkelanjutan” , pada Selasa (30 Agustus 2022), di Bali.
Menurutnya, sektor industri kelapa sawit yang ada sekarang bisa menghadapi tantangan baik di dalam dan luar negeri dengan sumber daya alamnya.
“BPDPKS menjadi tools atau alat dalam sebagai upaya keberlanjutan kelapa sawit. Karena kalau tidak ada tools tidak bisa melakukan apa-apa, misalnya replanting tidak bisa dilakukan apabila diambilkan dari APBN dan petani tentu akan sulit,” ujar Musdhalifah.
“Pada dasarnya pendirian BPDPKS bukan hanya keinginan dari satu pihak melainkan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha termasuk petani sawit. Jadi adanya BPDPKS bukan pertimbangan satu pihak,” lanjutnya.
Seperti diketahui, BPDPKS yang didirikan pada 2015 lalu mempunyai visi Menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia.
Selanjutnya, Musdhalifah mengatakan dengan BPDPKS bisa menjaga sumber ekonomi (perkebunan kelapa sawit) yang berkontribusi pada perekonomian, karena banyak SDA di Indonesia hilang. Dan, banyak yang ingin mencontoh BPDPKS.
“Dulu punya komoditas yang berharga, dan sekarang sudah tidak banyak lagi yang menjadi komoditas untuk diekspor melainkan banyak impor. Kita punya kopra sekarang tidak lagi nomor satu,” imbuhnya.
“Untuk itu, kita ingin jangan sampai BPDPKS ada yang bisa melemahkan dan semakin banyak upaya yang melemahkan. Kalau lemah, nanti tidak ada lagi resource untuk melawan negatif campaign sawit. Dan tidak bisa lagi membuka lapangan kerja bagi 17 juta orang yang selama ini bergantung pada industri sawit. Saat ini, masih ada 11 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mari kita berjuang bersama,” jelas Musdhalifah.
Seperti diketahui, industri sawit dapat memberikan banyak multiplier effect salah satunya dengan adanya BPDPKS. Dengan fakta itu, maka perlu dibangun narasi baik agar kelapa sawit dapat di kenal di dunia.
“Dan sepertinya dunia juga sudah banyak yang melihat. dan kita juga sudah berusaha keras membangun sustainability dalam pengelolaan supaya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang baik,” pungkas Doktor Lulusan IPB University ini.