BPDP-KS Siapkan Opsi Percepatan PSR

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) merancang strategi untuk mendukung akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Target Presiden Jokowi, perkebunan sawit rakyat seluas 500 ribu hektare dapat diremajakan dalam tiga tahun.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan peremajaan sawit rakyat harus ditambah. Tidak tanggung-tanggung, luas perkebunan sawit yang diremajakan harus 500 ribu hektar.

“Dalam dua tahun ini, kita meremajakan kebun sawit rakyat. (Program) ini akan kita teruskan karena dana sawit sangat besar. Terakhir berapa? Rp20-an triliun, yang akan kita pakai untuk peremajaan kebun sawit  milik petani. Target kita 500 ribu hektar dalam tiga tahun ke depan untuk peremajaan sawit,” tegas Jokowi.

Melalui percepatan peremajaan ini, Jokowi ingin melipatgandakan produksi minyak sawit. Strateginya mengganti tanaman tua  kebun petani dengan material benih berkualitas. Selain itu, pemerintah juga masih memoratorium pembukaan lahan sawit baru.

“Nantinya, produksi per hektar harus dilipatkan. Kalau sekarang satu hektare hampir 4 ton, selanjutnya dapat ditingatkan menjadi 7 atau 8 ton per hektar. Negara lain bisa 7 sampai 8 ton, kenapa kita tidak? Produksi ini karena penggunaan bibit sawit berkualitas baik,” tegas Jokowi.

Faktanya di lapangan, realisasi PSR tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dari 2016 sampai 2019, penyaluran dana peremajaan sawit rakyat baru 98.869 ha. Nilai penyaluran mencapai Rp 2,47 triliun.

Untuk mendukung target tersebut, BPDP-KS telah menyiapkan strategi mempermudah akses calon peserta PSR. Salah satunya adalah aplikasi PSR online yang bertujuan membantu dan mempermudah pengajuan persyaratan.  “BPDP-KS mencoba untuk mempermudah prosesnya dengan aplikasi program PSR. Program PSR adalah program terbuka untuk petani sawit rakyat di Indonesia, asalkan syarat sesuai regulasi yang ada. Selain itu, akses ini dibuka secara online,” jelas Dono Boestami,  Direktur Utama BPDP-KS.

Dono menuturkan bahwa Menko Perekonomian sudah meminta program PSR 500 ribu hektare bisa selesai dalam 2 – 3 tahun mendatang.  Upaya ini  sedang dibahas semisal mengikuti proses program B30 di Kementerian ESDM. “Kami berencana menunjuk lembaga independen untuk mendukung PSR. Karena sekarang ini masih tergantung oleh rekomendasi teknis yang diberikan oleh Dirjen Perkebunan,” jelasnya.

“Kami akan manfaatkan perusahaan surveyor untuk mencari petani (peserta) program peremajaan. Asalkan sesuai kriteria, BPDP-KS akan membayarnya, ” ujar Dono Boestami.

Ia menjelaskan sedang mempersiapkan perbaikan pada prosedur dan tata kerja program peremajaan termasuk alternatif untuk menggunakan pihak surveyor untuk melakukan verifikasi petani dan lahan yang akan didanai dengan dana peremajaan BPDPKS.

Berkaca dari program biodiesel, dikatakannya, dapat berjalan cepat karena Kementerian ESDM menunjuk lembaga independen surveyor. “Saat ini, pembiayaan replanting bergantung dari rekomendasi teknis pihak Ditjen Perkebunan,” ujar Dono.

Upaya tadi, kata Dono, akan didukung konsolidasi data lahan dan produksi sawit, pendataan petani sawit rakyat, perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik kelapa sawit dan perbaikan infrastruktur logistik. Selain itu, penyediaan akses yang lebih luas kepada petani swadaya atas informasi yang penting untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya dalam penjualan TBS dan hasil sawit lainnya.

Sesuai regulasi, BPDPKS akan memberikan dana peremajaan sebesar Rp 25 juta per ha. Dana peremajaan tersebut diberikan kepada petani rakyat untuk luas lahan maksimal 4 ha per kepala keluarga.

Dono mengakui PSR dapat berjalan lebih cepat pada 2019 dibandingkan dua tahun sebelumnya karena membangun komunikasi yang lebih baik dengan Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyono.  Aspek lainnya, Dirjen Perkebunan menyederhanakan persyaratan PSR dari 14 menjadi 8 syarat untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Sebagai informasi pada 2019 telah tersalurkan dana untuk penelitian dan pengembangan sebesar Rp98,4 Miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan 2018 yang realisasi penyalurannya mencapai Rp48,9 Miliar.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor sawit juga terus dilakukan baik terhadap petani maupun kepada putra dan putri petani sawit. BDPKS turut mendukung pengembangan SDM sawit dengan memberikan pelatihan, maupun penyediaan bea siswa bagi putra putri petani sawit. Untuk tahun 2019, jumlah dana pengembangan SDM yang telah disalurkan mencapai Rp30,8 Miliar, meningkat dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp16,2 Miliar.

Sementara itu, untuk penyaluran dana promosi, hingga November 2019 BPDPKS telah menggunakan dana sebesar Rp37,7 Miliar yang digunakan antara lain untuk mendukung upaya Pemerintah RI untuk menghadapi diskriminasi Eropa terhadap sawit dan produk turunannya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya mencapai Rp30,3 miliar.

Instrumen Investasi

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berencana memperluas kelolaan dana pada instrumen investasi produktif, termasuk Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2020. Selama ini, dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS ditempatkan pada instrumen deposito di bank-bank BUMN.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menyampaikan penempatan dana pada instrumen SUN dilakukan untuk meningkatkan hasil pengelolaan dana serta untuk meningkatkan keberlanjutan dana sawit dengan mengembangkan sumber selain pungutan yang selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar dan utama BPDPKS.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 99)

19 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like