Borneo Palm Oil Forum ke-4 berjalan sukses di tengah belum redanya pandemi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperkuat peranan kelapa sawit terutama di Kalimantan.

Setelah tertunda setahun lebih, Borneo Palm Oil Forum ke-4 berjalan secara online dan offline dari 15-16 Desember 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang diwakili Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Agribisnis, Dr. Musdhalifah Machmud.

Dalam sambutannya, Musdhalifah menjelaskan bahwa Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas pertanian yang mampu bertahan dalam pandemi Covid-19 dan memberikan sumbangan positif dalam perekonomian nasional. Industri kelapa sawit nasional menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta tenaga kerja (baik secara langsung maupun tidak langsung), menyumbang 15,6% dari total ekspor non migas Indonesia per tahun 2020, dari sisi statistik perekonomian berkontribusi 3,5% terhadap PDB, sehingga sektor kelapa sawit menjadi backbone bagi perekonomian nasional.

Sebagai produsen dan eksportir terbesar Indonesia menguasai sekitar 58% pangsa pasar minyak sawit dunia. Menurut Musdhalifah, kelapa sawit memanfaatkan tidak lebih dari 10% total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Itulah sebabnya, sawit sebagai minyak nabati dengan produktivitas tertinggi memegang peran penting bagi ketahanan pangan dunia.

Di bidang lingkungan, dijelaskan Musdhalifah, bahwa pemerintah senantiasa mendukung pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan melalui Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO, regulasi tersebut diterbitkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, peraturan ini mewajibkan seluruh tipe usaha kelapa sawit, Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dilakukan oleh perusahaan/pekebun sawit telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan.

“Pemerintah sedang mengupayakan sertifikasi ISPO dapat mencakup sektor hulu dan hilir kelapa sawit. Peraturan Kementerian Perindustrian saat ini masih dalam proses pembuatan skema sertifikasi terkait aspek hilir industri kelapa sawit,” urainya.

Musdhalifah menjelaskan komitmen pemerintah melakukan peremajaan/replanting kebun kelapa sawit milik petani dengan tujuan agar kebun sawit rakyat yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha karena umur tanaman diatas 25 tahun, bisa ditingkatkan produktivitasnya melalui replanting dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP).

“Terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit tanpa harus adanya pembukaan lahan baru dan berdampak juga pada peningkatan pendapatan petani,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor secara resmi membuka Borneo Palm Oil Forum ke-4 bertema “Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Banjarmasin, Rabu (15/12/2021).

Pada kesempatan tersebut, Sahbirin optimis sektor perkebunan mampu menjadi tulang punggung ekonomi di Kalimantan, terlebih di Kalsel.

“Provinsi Kalimantan Selatan sangat fokus dalam menggarap sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perkebunan lainnya, karena sektor perkebunan mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pembangunan daerah,” kata Sahbirin.

Selain berdampak terhadap pendapatan, perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa produk domestik bruto, penyediaan bahan baku industri, pusat pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 122)

Share.

Leave A Reply