Berulang Kali Terbakar, Kementerian LHK Segel Areal Restorasi WWF

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel lahan konsesi restorasi ekosistem World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia melalui PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT) di Bukit Tigapuluh yang berada di berada di dalam dua wilayah administratif yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.

“Kebakaran berulang terjadi di wilayah konsesi izin tersebut,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam keterangannya.

Dari kejadian itu, Kementerian LHK langsung menyegel lahan yang terletak di Jambi itu. Penyegelan dilakukan akibat kegagalan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan PT ABT menangani karhutla di areal konsesinya sejak Agustus 2019. Karhutla di lahan konsesi PT ABT dan WWF Indonesia menjadi perhatian karena merupakan pengulangan kejadian yang sama pada 2015.
 
Konsesi PT ABT juga merupakan areal konsesi restorasi ekosistem yang di antaranya berperan sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang memiliki luas 400 ribu hektare. Sekitar enam kali luas DKI Jakarta. Taman nasional ini merupakan salah satu habitat tersisa harimau dan gajah sumatera yang terancam punah.

Sebagai informasi, terdapat koridor satwa yang ditargetkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi ini seluas 54.000 hektar. Di dalamnya terdiri dari kawasan PT Royal Lestari Utama (RLU) atau Lestari Asri Jaya (LAJ) seluas 11.000 hektar, PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT) 35.000 hektar, PT. Wirakarya Sakti seluas 5.000 hektar dan 3.000 hektar di hutan negara. Sementara pemegang konsesi lain bergerak dibidang produksi, izin ABT adalah untuk restorasi ekosistem pada 2 blok dengan luas total 38.665 hektar di Kabupaten Tebo. 
 
“Berdasarkan data hingga 14 September 2019, konsesi RE (Restorasi Ekosistem) WWF tersebut merupakan satu-satunya konsesi restorasi ekosistem yang disegel oleh Kementerian LHK akibat karhutla,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono.

Tercatat ada 42 lokasi perusahaan yang telah dilakukan penyegelan dan 1 adalah lahan milik masyarakat. Dua lokasi ada di Provinsi Jambi, lima lokasi yang disegel ada di Provinsi Riau, dan sisanya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan paling besar jumlahnya adalah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa perusahaan yang disegel diketahui milik pemodal asing, satu perusahaan milik pemodal asal Singapura dan tiga milik pemodal asal Malaysia. Atas hal ini, KLHK meminta pihak pemberi izin untuk mendapatkan ganjaran administratif berupa pencabutan izin

10 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like