JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) bersama pengurus DPP beraudiensi Jend.(Purn) Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI, di Gedung Binagraha, Jakarta, Selasa (9 April 2019).
Dalam pertemuan ini, Gulat Manurung menyampaikan dan menginformasikan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan 24-26 Maret 2019 di Prapat, Sumatera Utara. Munaslub ini dihadiri 17 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Hadir dalam pertemuan ini antara lain Rino Afrino, Sekjen APKASINDO, Gus Harahap, Ketua Harian APKASINDO serta Amin Nugroho dan Sunyoto selaku pengurus DPP APKASINDO.
“Kami ingin mengucapkan apresiasi tinggi kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian khusus kepada komoditi kelapa sawit, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat, sebagai contoh menjalankan program peremajaan sawit rakyat. Serta program lainnya seperti pelatihan SDM Petani dan beasiswa anak dan buruh petani melalui dana pungutan sawit yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS),” ujar Gulat.
Gulat menuturkan bahwa dana peremajaan sawit sebesar Rp 25 juta per hektare sangat dibutuhkan petani rakyat terutama anggota APKASINDO yang tersebar di 22 provinsi dan 116 kabupaten.
Saat ini, APKASINDO memainkan tiga peran utama; pertama, mengadvokasi petani yang kebunnya bersinggungan dengan kawasan hutan terkecuali hutan alam dan hutan lindung serta taman nasional. Kedua, asosiasi membantu peningkatan SDM petani, dimana anggota APKASINDO berjumlah 8,7 juta kepala keluarga petani. Ketiga, peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat, fasilitasi akses benih, pupuk dan pembiayaan, serta layanan pendampingan teknis manajemen kebun.
Rino Afrino, ST.,MM, Sekjen APKASINDO, mengatakan program peremajaan sawit sangat dinanti masyarakat. Semenjak BPDP-Kelapa Sawit diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, banyak sekali manfaat diterima petani dari kehadiran BPDP KS, antara lain beasiswa kepada 1.200 anak petani/buruh tani sawit dan penguatan kelembagaan. “APKASINDO juga aktif mendampingi advokasi dan diplomasi yang dilakukan pemerintah khususnya persoalan di Eropa,” ujar Rino.
Dalam kesempatan ini, Rino menyampaikan supaya pelayanan BPDP Kelapa Sawit ditingkatkan kepada pemangku kepentingan industri sawit. Seharusnya, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berisi tenaga profesional dan birokrat yang mau melayani dan memahami industri sawit dari hulu sampai ke hulu. Sehingga Amanah pendirian BPDP dan program presiden ini dapat berjalan maksimal.
“Seharusnya BLU ini badan layanan umum dan dapat melayani kepentingan industri sawit,” ya ‘roh’ nya BPDP KS ini melayani, ujarnya.
Moeldoko, Kepala KSP RI, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, mengungkapkan, BPDP KS itu memang bertugas melayani kepentingan sektor kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir, khususnya melayani petani kelapa sawit, Jadi peranan BPDP sawit ini jangan dibolak-balik,” jelasnya.