Asalkan Ada Offtaker, Bank Pelat Merah Biayai KUR Peremajaan Sawit

Pemerintah merancang Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peremajaan tanaman (replanting) perkebunan dengan bunga rendah. Tiga bank pemerintah berkomitmen mengucurkan kredit replanting. Syaratnya, ada perusahaan sawit yang menjadi avalis (penjamin) kredit petani.

Pemerintah akan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peremajaan  sawit rakyat pada tahun depan. Suku bunga yang ditawarkan sebesar 7% bagi petani yang mengajukan pinjaman.

Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian, mengatakan KUR peremajaan sawit bagian dari Program Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu pembiayaan petani sawit. Adapun desain program PSR ini yaitu berupa BPDP Kelapa Sawit akan memberikan hibah sebesar 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Dijelaskan Darmin, kekurangan dana di luar bantuan BPDP Kelapa Sawit tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun. Untuk itulah, pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi peremajaan sawit dengan bunga sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun dan grace period selama 5 (lima) tahun.

KUR khusus ini mulai berlaku per 1 Januari 2018. “Pemerintah ingin membantu petani untuk dapatkan kredit, tanpa membebankan petani,”katanya dalam sambutan kegiatan replanting perdana sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin,27 November 2017.

Menko Darmin mengatakan besaran kredit tidak akan diberikan sekaligus karena mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup per bulan. Ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki petani supaya skema KUR khusus ini dapat terlaksana baik dalam replanting.

Pertama, benih petani yang terlibat program ini harus bersertifikat. “Menteri Pertanian berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini.”

Kedua, peremajaan dikelola secara klaster artinya ada keterlibatan offtaker baik BUMN dan swasta. “Pemerintah akan membantu perkebunan rakyat maksimum seluas 4 ha,”jelasnya.

Ketiga, kata Darmin, perkebunan sawit rakyat dikelola berkelanjutan sesuai prinsip ISPO sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia internasional.

Berikutnya adalah keterlibatakan offtaker bukan sebatas pembeli buah sawit petani melainkan avalis untuk memulai tahun pertama bisa dijalankan.

“Kita juga jangan hanya memperhatikan ketersediaan bibit, tapi juga harus ada kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan,” pesan Menko Darmin.

Lahirnya program pembiayaan KUR khusus peremajaan sawit disambut baik kalangan perbankan. Sis Apik Wijayanto, Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI), mendukung kehadiran skema KUR khusus peremajaan sawit yang berbunga rendah. Apalagi, skema ini mendapatkan dukungan dari avalis. “Kami masih menunggu berapa plafon BRI yang diminta pemerintah untuk program ini,”tambahnya.

Unit kerja bank BRI yang tersebar di Sumatera Utara telah aktif melakukan sosialisasi program PSR dan KUR khusus peremajaan kebun sawit ke 12 kabupaten di Sumatera Utara. “Kami biayai program KUR asalkan perusahaan menjadi offtaker. Jika tidak ada, akan dicari skema pembiayaan lain,” ujarnya.

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like