JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kebijakan pemerintah mengubah tarif pungutan ekspor diharapkan tidak berdampak kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani. Harapan ini disampaikan Dr. Gulat ME Manurung, MP, CIMA, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menanggapi pencabutan DMO-DPO sawit dan terbitnya aturan baru pungutan ekspor sawit.

“APKASINDO meminta kepada Kemenkeu agar berhati-hati dalam menaikkan pungutan ekspor dan bea keluar sawit. Harapan kami jangan terburu-terburu. Dibuat simulasi evalusi dampak-akibat,” ujar Gulat.

Menurutnya pasar harus dibuat kondusif disinilah perlunya ada kehati-hatian. Sebab, tekanan DMO-DPO terhadap harga CPO dan TBS petani belum kembali pulih. Dampak DMO-DPO lalu berdampak kepada semua sektor sebagai user kelapa sawit.

“Pasar memang seperti itu walaupun faktor yang menekan tersebut dicabut. Bukan berarti langsung kembali ke harga semula. Turunnya (harga) cepat tetapi naiknya lambat sekali. Itulah harga TBS Petani, belum lagi faktor produksi seperti saprodi (pupuk & pestisida),” ujar Gulat.

Gulat khawatir harga TBS petani turun melebihi tekanan PE tersebut, kalau sudah seperti ini Kemenkeu dan Kemendag harus bertanggungjawab.

Oleh karena itu, APKASINDO meminta Kemendag, Kementan, Kemenko Ekonomi dan Ombudsman harus turun mengawasi tender CPO di KPBN, karen hasil tender KPBN inilah kiblat dari penetapan harga TBS Petani sesuai amanah Permentan 01/2018.

“Jangan sampai tekanan PE dijadikan modus untuk menekan harga TBS Petani, intinya semua harus berbagi beban, jangan semua dibebankan ke petani,” jelasnya.

Data terakhir APKASINDO, setiap pungutan ekspor sebesar US$175 per ton CPO akan menekan harga TBS petani Rp507 per kilogram.

“Ini artinya petani sawit menyumbang Rp507 per kilogram TBS untuk pemasukan pungutan ekspor. Sampai pada angka ini kami ikhlas, asal untuk kebaikan sektor hulu-hilir sawit dan berguna untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Gulat mengatakan semua harus dijaga baik petani, masyarakat, korporasi, devisa dan BPDPKS. Pada 18 dan 19 Maret, APKASINDO seluruh Indonesia berkumpul di Medan untuk mengadakan rapat kordinasi bersama Ketua DPW dari 22 Provinsi APKASINDO hadir. Topik yang akan dibahas berkaitan masa depan kami petani sawit pasca penghapusan DMO & DPO.

Share.